LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran 2027.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang disepakati Pemkot Makassar bersama DPRD melalui rapat paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 itu dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pimpinan, dan anggota DPRD Makassar.
Mewakili Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar.
“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Dalam rekomendasinya, Banggar menyimpulkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 secara prinsip telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Namun, pada pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas penyusunan belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas perangkat daerah.
Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Koordinasi tersebut dinilai mendukung validasi dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Banggar mengingatkan agar penyesuaian belanja oleh TAPD tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus terukur dan berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan.
Hal itu dinilai penting agar program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Kota Makassar 2025-2029 tetap terlaksana secara optimal.
Banggar juga mencatat sejumlah perangkat daerah membutuhkan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Salah satu perhatian khusus adalah pemanfaatan SiLPA 2026 yang dialihkan ke tahun anggaran 2027.
Banggar meminta penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar dana yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya melalui program pembangunan dan pelayanan publik.
Penambahan anggaran kepada perangkat daerah juga perlu dipertimbangkan secara memadai dengan memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.
Selain persoalan belanja, Banggar menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelas Ray.
Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut untuk menyempurnakan dokumen anggaran.
Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk diserahkan kepada Wali Kota Makassar.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran agar kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.




