LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Keberadaan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) di Kota Makassar mendapat sorotan DPRD Makassar karena berpotensi mengganggu fungsi drainase hingga memicu genangan dan banjir.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, meminta Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang.
Menurut Ray, pertumbuhan Kota Makassar dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang.
Ia menegaskan DPRD tidak membatasi masyarakat untuk membuka usaha, tetapi penggunaan fasilitas umum harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Namun, DPRD Kota Makassar itu tidak pernah membatasi ruang gerak pada masyarakat kita untuk kemudian membuat usaha, namun perlu ditaati semua kesepakatan,” kata Ray Selasa (17/11/2026).
Ia menilai bangunan yang berdiri tanpa memperhatikan peruntukan kawasan dapat menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ketika keberadaannya menghambat saluran drainase yang berfungsi mengalirkan air.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, hambatan aliran air berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir di kawasan sekitar.
Karena itu, Ray mendukung langkah Pemkot Makassar menertibkan bangunan yang melanggar ketentuan, tetapi meminta prosesnya tidak hanya mengedepankan pembongkaran.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif melalui tahapan pemberian surat peringatan pertama (SP1), SP2, hingga SP3.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan pemilik bangunan sebelum mengambil tindakan eksekusi.
"Terus kemudian tentu saja kita juga berharap selalu ada dialog dengan warga sebelum kemudian melakukan tindakan-tindakan eksekusi,” ujarnya.
Ray turut menyoroti lapak usaha yang awalnya dibangun sebagai tempat berjualan sementara, tetapi kemudian berkembang menjadi bangunan semipermanen hingga permanen.
Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi fasilitas umum dan ketertiban tata ruang kota.




