LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Regulasi tersebut menyasar sejumlah kelompok pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja sosial keagamaan.
Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses seluruh lapisan pekerja, tidak terbatas pada mereka yang bekerja di sektor formal.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.
Menurutnya, Ranperda tersebut menjadi landasan untuk memperluas cakupan perlindungan melalui sejumlah program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Hingga saat ini, sekitar 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkot Makassar juga menjalankan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan JHT bagi 45 ribu pekerja rentan.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan Ranperda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan program perlindungan pekerja.
Menurut Fahrizal, program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat lima program jaminan sosial yang diakomodasi, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pansus juga mendorong skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan membayar iuran secara mandiri.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, menyediakan anggaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program.
Perlindungan juga diarahkan kepada pekerja sosial keagamaan, seperti imam masjid, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, dan pekerja keagamaan lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Ranperda tersebut turut mengatur pembentukan tim koordinasi yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Fahrizal berharap regulasi tersebut menghadirkan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh sehingga seluruh pekerja memiliki kesempatan memperoleh jaminan sosial tanpa terkendala jenis pekerjaan maupun kondisi ekonomi.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tuturnya.
Melalui Ranperda tersebut, Pemkot dan DPRD Makassar berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas, berkelanjutan, dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal.




