LUMINASIA.ID, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mulai menyiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) dengan mengarahkan pembahasan pada pembatasan lokasi penjualan.
Toko kecil, kedai, hingga kafe yang tidak memenuhi kriteria nantinya tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol jika usulan pembatasan tersebut disepakati dalam pembahasan revisi perda.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah membatasi penjualan minol hanya di hotel berbintang empat hingga lima ke atas.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Irwan Djafar, mengatakan pembatasan tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Minol.
Baca: DPRD Makassar Minta SiLPA 2026 Dioptimalkan untuk Program Prioritas 2027
Menurutnya, DPRD ingin menyusun klasifikasi yang lebih jelas mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang menjual minuman beralkohol.
“Yang kita mau proteksi sebenarnya adalah penjualan minol yang berada secara umum, seperti di kedai-kedai dan toko-toko kecil. Itu yang mau kita batasi,” kata Irwan dilansir Tribun Timur, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, DPRD tidak berencana menghapus seluruh aktivitas usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Makassar.
Namun, penjualan minol perlu diatur agar tidak berlangsung secara bebas di berbagai tempat.
“Yang kita mau adalah kita tidak bisa juga meniadakan, tetapi kita atur tempatnya. Misalnya hanya hotel bintang empat sampai lima ke atas,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Selain lokasi penjualan, revisi perda juga akan mengatur aspek peredaran, penggunaan, dan distribusi minuman beralkohol.
Seluruh aspek tersebut menjadi materi yang akan dibahas Pansus untuk memperkuat pengawasan peredaran minol di Makassar.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan baru.
Meski demikian, Irwan menegaskan pembatasan lokasi penjualan tersebut masih berupa usulan awal dan belum menjadi keputusan final.
Saat ini, revisi perda tersebut telah dilengkapi draf rancangan dan naskah akademik, tetapi DPRD Makassar belum menetapkan anggota Pansus yang akan membahasnya.
“Ini sudah ada drafnya, ada naskah akademiknya. Nanti setelah pembahasan, kita baru tahu apa-apa kesimpulannya,” ujarnya.
Irwan membuka kemungkinan perubahan substansi selama proses pembahasan berlangsung, terutama jika terdapat masukan atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, pengaturan minuman beralkohol menyangkut berbagai kepentingan, termasuk keberlangsungan dunia usaha di Kota Makassar.
“Perda ini banyak kepentingan di sini dan semua kepentingan itu harus kita akomodir. Kita tidak bisa sama sekali melarang itu, karena menyangkut usaha kota ini,” katanya.
Terkait jadwal pembahasan, Irwan memperkirakan revisi Perda Minol baru dibahas secara intensif pada Januari 2027 karena padatnya agenda DPRD selama November hingga Desember 2026.
Ia memperkirakan pengesahan revisi perda tersebut dapat dilakukan pada 2027, meski belum dapat memastikan waktu penyelesaiannya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut rencana penguatan pengawasan peredaran minuman beralkohol di wilayahnya.
Ia menegaskan, minuman beralkohol tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
"Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan," kata Munafri.
Menurutnya, pengawasan harus diperkuat dengan memperhatikan berbagai ketentuan, termasuk larangan penjualan kepada anak di bawah umur dan pembatasan lokasi penjualan di sekitar fasilitas pendidikan seperti sekolah.
"Perdagangan minol ini bisa, tetapi melalui aturan-aturan yang sangat ketat," tegasnya.
Munafri juga menyoroti wilayah kepulauan sebagai kawasan yang membutuhkan pengawasan khusus karena akses laut memungkinkan minuman beralkohol masuk melalui berbagai jalur.
"Justru di situ yang harus dikontrol karena masuknya bisa datang dari mana saja," jelasnya.
Baca: Legislator Makassar Adi Akbar Minta Camat hingga RT/RW Aktif Sosialisasikan Penggunaan Masker
Ia mengingatkan, distribusi minuman beralkohol tanpa pengawasan di wilayah kepulauan berpotensi mengganggu tatanan masyarakat setempat.
"Coba bayangkan kalau tiba-tiba didrop di daerah-daerah kepulauan itu tanpa ada pengawasan, dan ini akan merusak tatanan yang ada di wilayah itu," ungkapnya.
Dengan revisi perda tersebut, DPRD Makassar akan membahas lebih lanjut ketentuan lokasi penjualan, distribusi, serta mekanisme pengawasan minuman beralkohol sebelum menetapkan aturan baru.




