LUMINASIA.ID, MAKASSAR – PT Hadji Kalla (Kalla Group) menyiapkan langkah hukum lanjutan terkait sengketa kepemilikan lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menyatakan gugatan perdata PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) terhadap PT Hadji Kalla tidak dapat diterima.
Putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).
Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan menyatakan gugatan atas tanah depan TSM tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Baca: Lengkap! Ini Pernyataan Resmi PT GMTD Tbk, Terkait Kepemilikan Tanah Depan TSM
Menindaklanjuti putusan itu, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla juga menyiapkan pengaduan pidana berkaitan dengan dokumen yang digunakan dalam proses perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan sebelum mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.
“Kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana,” kata Hasman Usman, dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulsel, Kamis (19/11/2026).
Hasman menjelaskan, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB).
Menurut Hasman, dugaan tersebut muncul karena dokumen jual beli tanah yang dipersoalkan tidak ditemukan dalam data administrasi di kecamatan.
“Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke pengembang, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” jelasnya.
Baca: Jusuf Kalla Sebut Lahan Tanjung Bunga Depan TSM Sah Milik KALLA Berdasarkan Sertifikat Resmi
Sementara itu, terkait putusan perkara perdata, Hasman memaparkan dua persoalan mendasar yang menjadi pertimbangan dalam gugatan, yakni gugatan kurang pihak atau Plurium Litis Consortium dan gugatan kabur atau Obscuur Libel.
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa.
Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah yang belum dilibatkan dalam gugatan.
Dalam perkara tersebut, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.
Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala.
Keempat sertifikat tersebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah.
Pertimbangan lainnya berkaitan dengan perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.
Dalam pertimbangan tersebut, letak fisik tanah adat itu berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan riwayat administrasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh.
Pihak-pihak tersebut antara lain ahli waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.




