JAKARTA – Sebanyak 17 provinsi di Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Kenaikan upah minimum tersebut bervariasi di setiap daerah, dengan DKI Jakarta menetapkan nominal tertinggi di antara provinsi yang telah mengumumkan kebijakan tersebut.
Penetapan UMP 2027 dilakukan menjelang batas waktu yang ditentukan pemerintah pada Sabtu (21/11/2026). Kebijakan ini menjadi acuan pengupahan bagi pekerja dan perusahaan mulai 1 Januari 2027.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menerbitkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut mengatur penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierly menyampaikan bahwa penghitungan UMP 2027 menggunakan formula penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.
UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen
Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang telah mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun mendatang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913 atau meningkat 7,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut menempatkan Sulawesi Selatan di antara provinsi dengan nominal UMP tertinggi dalam daftar yang telah diumumkan.
Di kawasan Sulawesi, Sulawesi Utara menetapkan UMP lebih tinggi, yakni Rp4.323.465 atau meningkat 8,02 persen.
Sementara itu, DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026).
Bali dan Jawa Barat Catat Lonjakan Signifikan
Sejumlah daerah mencatat persentase kenaikan UMP yang cukup besar. Bali mengumumkan kenaikan sebesar 42,15 persen menjadi Rp4.559.287, sedangkan Jawa Barat mencatat kenaikan 29,44 persen menjadi Rp3 juta.
Jawa Tengah juga mengalami kenaikan sebesar 14,10 persen dengan nominal UMP 2027 mencapai Rp2.655.454. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan upah minimum sebesar Rp2.725.000, meningkat 12,72 persen dari Rp2.417.495 pada 2026.
Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau menetapkan UMP sebesar Rp4.229.356, disusul Sumatera Selatan Rp4.210.059 dan Riau Rp4.031.142.
Adapun Kalimantan Utara menetapkan UMP sebesar Rp4.027.901, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar Rp3.949.697.
Daftar UMP 2027 di 17 Provinsi
Berikut rincian UMP 2027 berdasarkan pengumuman pemerintah daerah yang dilaporkan hingga 21 November 2026:
| DKI Jakarta | Rp6.136.941 | 7,10% |
| Bali | Rp4.559.287 | 42,15% |
| Sulawesi Utara | Rp4.323.465 | 8,02% |
| Sulawesi Selatan | Rp4.233.913 | 7,98% |
| Kepulauan Riau | Rp4.229.356 | 9,02% |
| Sumatera Selatan | Rp4.210.059 | 6,77% |
| Riau | Rp4.031.142 | 6,63% |
| Kalimantan Utara | Rp4.027.901 | 6,69% |
| Kalimantan Tengah | Rp3.949.697 | 7,15% |
| Jambi | Rp3.711.516 | 6,91% |
| Sumatera Utara | Rp3.410.000 | 5,61% |
| Banten | Rp3.372.828 | 8,77% |
| Lampung | Rp3.285.152 | 7,79% |
| Jawa Barat | Rp3.000.000 | 29,44% |
| DI Yogyakarta | Rp2.725.000 | 12,72% |
| Jawa Tengah | Rp2.655.454 | 14,10% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.602.441 | 5,97% |
Kenaikan Upah Jadi Perhatian Pekerja dan Dunia Usaha
Perbedaan besaran UMP di setiap provinsi mencerminkan variasi kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup antardaerah. Pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum menetapkan besaran upah minimum yang akan berlaku pada tahun berikutnya.
Bagi pekerja, kenaikan UMP menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli, terutama menghadapi kebutuhan hidup yang terus berkembang. Sementara bagi pelaku usaha, penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perencanaan biaya operasional dan pengelolaan tenaga kerja.
Meski sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat berbeda dari UMP masing-masing provinsi. Karena itu, pekerja dan perusahaan perlu memperhatikan ketentuan pengupahan yang berlaku sesuai lokasi kerja.




