Luminasia, Bali– Universitas Udayana menandatangani nota kesepahaman dengan TNI AD dan mengundang sorotan publik. Nota tersebut bertajuk "Sinergisitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi".
Bagi pihak kampus kerja sama ini dimaknai sebagai usaha untuk memperkuat peran institusi pendidikan dalam membangun karakter kebangsaan. Namun, bagi mahasiswa dan pengamat, langkah ini menimbulkan pertanyaan.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menanggapi hal tersebut dan mengungkapkan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama Kemendikbudristek dan TNI sejak Oktober 2023 yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Kerjasama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan mahasiswa dalamberpikir di kampus. Sifat program ini adalah edukatif, terbuka, dan partisipatif," jelas Sudarsana pada situs resmi Unud sejak Senin (31/03/25).
Sudarsana melihat tidak ada unsur militeristik dalam kolaborasi tersebut tersebut. Baginya, ini adalah upaya untuk menanamkan nilai bela negara, dan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa.
"Ini penting untuk memperluas wawasan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan disinformasi" ujar Sudarsana.
Pihak TNI juga memberikan tanggapan. Kapendam IX/Udayana Kolonel Agung Udayana mengatakan bahwa pihak TNI hanya menjalankan porsi dari perjanjian yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Ia membantah anggapan bahwa militer akan masuk ke kampus untuk mengendalikan atau mempengaruhi kehidupan akademik. "Kami memahami kekhawatiran mahasiswa, tetapi kami tegaskan bahwa TNI hadir sebagai mitra, bukan untuk mendominasi" ujarnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Udayana) menentang keras hal ini. Presiden BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra menyatakan bahwa perjanjian ini secara serius mengancam independensi institusi pendidikan. "Perjanjian ini berpotensi membatasi ruang akademik yang seharusnya bebas dari intervensi militer, mengancam kebebasan intelektual sivitas akademika" pungkasnya.
