LUMINASIA.ID, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) di daerah, menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku UMKM, serta mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui peran Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan OJK.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ogi Prastomiyono, beserta jajaran.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja bersama anggota tim, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, beserta jajaran.
Ogi Prastomiyono dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sektor perbankan berkontribusi sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM secara keseluruhan.
“Industri perbankan memiliki peran besar dan jangkauan yang luas sehingga mampu melayani pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah sehingga diharapkan hasil pertemuan ini dapat memperkuat peran OJK dalam memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang membuat pembiayaan kepada UMKM belum optimal.
“Sejumlah tantangan yang menyebabkan pembiayaan kepada UMKM belum dapat terlaksana secara optimal antara lain disebabkan oleh asimetri informasi yang terjadi antara pihak penyedia dan penerima pembiayaan, serta masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Lembaga Jasa Keuangan (LJK)," tambahnya.
"Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi penguatan peran LJK di daerah, pengembangan infrastruktur layanan keuangan, serta harmonisasi kebijakan antara OJK, Komisi XI DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan yang mendorong inovasi produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menjelaskan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan adalah aspek penting dalam mendorong optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural yang kerap menghambat inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur layanan, rendahnya tingkat literasi keuangan pada kelompok tertentu, serta minimnya inovasi produk keuangan yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi daerah. Melalui kolaborasi ini, percepatan akses keuangan di daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian pelaku usaha, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, menambahkan bahwa OJK di daerah terus mendorong pelaksanaan program pembiayaan bagi UMKM.
Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain Program PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap rentenir.
Selain itu, ada Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku) yang berfokus pada optimalisasi peran LJK melalui jaringan kantor cabang di kabupaten/kota untuk memberikan literasi dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, OJK mengharapkan dukungan Komisi XI DPR RI agar harmonisasi kebijakan yang dirumuskan bagi pelaku UMKM dapat menjadi percontohan untuk optimalisasi sektor lainnya.
Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
