LUMINASIA.ID - Ahmad Dhani hampir diusir dari rapat koordinasi di DPR saat membahas royalti musik pada Rabu (27/8/2025).
Rapat tersebut digelar di Komisi XIII DPR dan dihadiri Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
Dilansir CNN Indonesia, Musisi yang hadir di antaranya Ariel Noah, yang menjabat Wakil Ketua Umum Vibrasi Indonesia (VISI).
Kronoogi Ahmad Dhani nyaris diusir ini diawali Ariel menyoroti keruwetan izin penggunaan lagu, terutama saat penyanyi membawakan karya orang lain di acara komersial.
“Dalam hal yang dibilang tadi komersial, dalam bentuk pensi aja sudah komersial sebetulnya kan, gitu. Apakah itu juga berlaku yang sama?” tanya Ariel.
Ia juga menyinggung soal penyanyi kafe yang disebut tidak perlu izin meski sifatnya komersial.
“Pernah disebutkan juga bahwa enggak semuanya, penyanyi kafe yang toh komersial pun, itu enggak perlu izin. Nah, itu yang bikin kami bingung sebetulnya,” kata Ariel dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ariel, perlu ada klasifikasi jelas terkait siapa saja yang wajib izin.
Ia mencontohkan apakah hanya penyanyi dengan bayaran besar atau semua penyanyi tanpa kecuali.
Suasana rapat memanas ketika Ahmad Dhani langsung menyela untuk menjawab pernyataan Ariel.
Namun Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menegaskan forum itu hanya untuk menampung masalah, bukan untuk debat.
“Ini bukan forum berbalas pantun,” kata Willy.
Ahmad Dhani sempat ngotot ingin menanggapi hingga menyebut bakal menghubungi Ariel lewat WhatsApp.
Situasi serupa kembali terjadi ketika Judika menyampaikan pandangannya soal pentingnya menghormati hak pencipta lagu.
Judika menegaskan dirinya selalu mencantumkan klausul royalti dalam kontrak saat tampil di panggung.
Ia juga menilai masalah utama royalti musik bukan hanya soal izin, tetapi juga distribusi yang masih semrawut.
“Kalau Mas Piyu bilang harus izin dulu, ya oke-oke saja. Tapi faktanya di lapangan, ada hal-hal yang bikin ekosistem jadi kurang enak,” ucap Judika.
Pernyataan Judika kemudian dipotong oleh Ahmad Dhani.
Kondisi ini membuat Willy kembali menegur.
“Sekali lagi interupsi, kami berhak keluarkan jenengan dari forum,” tegas Willy.
Judika tetap melanjutkan penjelasannya dan menekankan tujuan utama seorang musisi adalah agar karyanya bisa dinyanyikan banyak orang.
Namun, ia mengingatkan persoalan akan muncul jika hak ekonomi dan hak moral pencipta dilanggar.
“Kalau hak ekonomi enggak dibayar, hak moral diganggu, atau lagu diacak-acak, itu kami bisa komplain,” tegas Judika.
UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pembayaran royalti melalui sistem kolektif yang dijalankan LMK dan LMKN.
Namun sistem blanket license tersebut dinilai sebagian musisi tidak adil karena nominal yang diterima jauh dari harapan.
Sebagian musisi memilih sistem lain seperti direct license atau pembayaran langsung.
Banyak yang menilai distribusi royalti di Indonesia belum optimal sehingga menimbulkan keraguan para pencipta lagu.
Situasi itu membuat sejumlah musisi membebaskan lagunya dibawakan publik maupun pengelola kafe dan restoran.
Musisi yang mengambil langkah tersebut di antaranya Dewa 19, Charly Van Houten, Rhoma Irama, Thomas Ramdhan GIGI, Juicy Luicy, Ari Lasso, hingga Tompi.
