LUMINASIA.ID - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan komitmen BPOM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui sinergi strategis dengan Pemerintah Daerah sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin 17 November 2025.
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, para Bupati/Wali Kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM, Taruna menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Taruna.
Dalam forum ini, BPOM memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong atas hibah tanah seluas 6.924 m² untuk pembangunan kantor Balai POM Tabalong serta pendirian Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan prioritas Presiden untuk membangun generasi sehat secara merata.
BPOM juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik. Langkah ini menjadi penguatan terhadap UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Taruna menegaskan bahwa BPOM terus mendorong UMKM melalui pendampingan regulatori, keringanan biaya perizinan, dan optimalisasi DAK Non Fisik POM, terutama bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
Selain itu, BPOM mengangkat tiga isu kesehatan nasional penting yang diperingati pada November: Hari Kesehatan Nasional, Hari Diabetes Sedunia, dan World Antimicrobial Resistance Awareness Week. Taruna secara khusus menyoroti ancaman AMR (Antimicrobial Resistance) yang disebutnya sebagai silent pandemic, mengingat temuan BPOM bahwa 86,79% apotek di Kalimantan Selatan masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.
Mengakhiri sambutannya, Taruna menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan.
“Sinergi BPOM dan Pemda adalah jalan utama memastikan keamanan obat dan makanan, melindungi masyarakat, dan mendorong UMKM sebagai tulang punggung ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.”
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM pada 2023–2024.
