LUMINASIA.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan asupan gizi yang cukup. Namun, gizi yang baik tidak akan bermanfaat jika pangan tidak aman.
Karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen mengawal keamanan pangan MBG dari hulu hingga hilir.
Komitmen ini ditegaskan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bali.
“Pangan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal aman. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan terlindungi dari bahaya,” ujarnya.
Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Januari 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan sinergi lintas sektor dalam menjamin mutu, gizi, dan keamanan makanan yang diterima jutaan penerima manfaat.
BPOM juga menggandeng Universitas Pertahanan untuk mencetak ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dibekali ilmu gizi dan keamanan pangan. Sejak 2024 hingga pertengahan 2025, lebih dari 30 ribu SPPI telah dilatih.
Tak hanya itu, BPOM bersama Kementerian Kesehatan, Bappenas, BKKBN, IPB, RSCM, PERSAGI, UNICEF, hingga puskesmas daerah menyusun Modul Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji. Modul ini kini dipakai secara nasional untuk melatih penjamah pangan.
Hasilnya, lebih dari 41 ribu penjamah pangan di 22 provinsi telah menerima pembekalan.
Meski begitu, tantangan masih ada.
Pengawasan BPOM di 23 provinsi menemukan sebagian kecil sampel makanan belum memenuhi standar keamanan.
Bahkan, hingga September 2025 tercatat 72 dugaan kasus keracunan MBG, keracunan pangan terkait MBG di 25 provinsi.
“Tujuan besar MBG adalah membangun generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” tegas Taruna Ikrar.
