Luminasia, MAKASSAR – Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. Penguatan ini dinilai krusial sebagai fondasi pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan sesuai koridor hukum.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.” Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Makassar, Selasa (23/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Makassar menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama untuk memberikan arahan dan pandangan terkait pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri dalam sambutannya.
Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun, sebelum melaju, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja secara optimal. “Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa persiapan matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai aturan. Pemahaman terhadap batas kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, serta potensi risiko hukum harus dimiliki oleh seluruh pimpinan SKPD. “Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.
Lebih lanjut, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab individual semata, melainkan harus dipahami secara kolektif dan berjenjang. Oleh karena itu, sinergi dan kesamaan pemahaman antarpimpinan perangkat daerah menjadi hal yang mutlak.
Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan memberi dampak nyata terhadap pola kerja dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. “Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk mengikuti kegiatan secara serius dan penuh tanggung jawab sebagai bekal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. “Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutunya.
