LUMINASIA.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan program Sekolah Rakyat pada Senin, 12 Januari 2026, di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program pendidikan gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus ekonomi daerah.
Dilansir Okezone, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas berbasis karakter, keterampilan, dan pemetaan potensi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo dan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Anaknya lulus, keluarganya naik kelas dan menjadi berdaya. Ini istimewa dan ini tentu legacy dari Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul.
Lebih dari sekadar akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga menyerap ribuan tenaga kerja. Hingga saat ini, sekolah rintisan telah menyerap 7.107 tenaga kerja yang terdiri atas 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pembangunan sekolah permanen di 104 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran sekolah-sekolah ini turut menggerakkan perekonomian lokal, mulai dari sektor jasa, logistik, hingga UMKM di sekitar lokasi sekolah.
Sejak mulai beroperasi pada 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka secara bertahap di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Total 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan selama satu semester pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah akan terus bertambah hingga 500 unit, dengan kapasitas masing-masing sekolah mencapai 1.000 siswa.
“Hari Senin (12/1) nanti akan diresmikan atau diluncurkan secara resmi Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik,” kata Gus Ipul.
Dari sisi tata kelola, rekrutmen siswa dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya Desil 1 dan 2. Proses seleksi tidak menggunakan tes akademik, melainkan verifikasi langsung ke rumah calon siswa oleh pendamping lapangan. Pada masa matrikulasi, siswa mendapat layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta menjalani DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakat secara mendalam.
Sekolah Rakyat juga menerapkan konsep asrama (boarding school) dengan seluruh kebutuhan siswa—mulai dari seragam, makan, asrama, hingga peralatan sekolah—ditanggung 100 persen oleh negara. Format ini dipilih untuk membentuk karakter, kemandirian, disiplin, serta keterampilan hidup siswa.
Kurikulum khusus dengan pendekatan Multi Entry–Multi Exit (MEME) dan individual approach memungkinkan siswa belajar sesuai capaian masing-masing. Hasil DNA talent mapping menjadi dasar pengembangan karakter, kecerdasan, dan keterampilan siswa selama proses belajar.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Program ini terintegrasi dengan berbagai kebijakan prioritas Presiden, seperti pemberdayaan orang tua melalui PPSE, perbaikan rumah lewat program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan melalui PBI-JK, bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, hingga keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Rumahnya nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial lengkap sesuai dengan periode tertentu, dapat PBI JKN, dapat makan bergizi, dan cek kesehatan,” jelas Gus Ipul.
Tak berhenti di bangku sekolah, proses hilirisasi siswa telah disiapkan sejak awal. Siswa dibimbing sesuai minat, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun langsung bekerja. Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Ary Gianjar (UAG) dan ESQ Business School, untuk penyediaan beasiswa. Kolaborasi juga dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bagi siswa yang ingin bekerja setelah lulus.
Dengan pendekatan terintegrasi ini, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya mencetak generasi terdidik, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan sosial-ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih berdaya dan berkeadilan.
