LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Kegiatan pemantauan hilal 1 Syawal 1447 Hijriah yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Kamis (19/3/2026), tidak hanya menjadi agenda rutin rukyatul hilal pemerintah.
Momentum ini juga dimanfaatkan Muhammadiyah untuk memperkenalkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) kepada publik.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Agama, BMKG, Badan Hisab Rukyat, Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama, akademisi, hingga masyarakat umum. Dalam pertemuan ini, perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah justru menjadi ruang dialog terbuka.
Baca: Hilal Rendah, Cuaca Jadi Penentu: BMKG Soroti Tantangan Penetapan Idulfitri 1447 H
Muhammadiyah, melalui Rektor Unismuh Makassar Abdul Rakhim Nanda dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Ambo Asse, menjelaskan arah baru penanggalan Islam yang kini diadopsi, yakni KHGT.
Rektor Unismuh Abdul Rakhim Nanda menegaskan bahwa Muhammadiyah telah beralih dari pendekatan hisab hakiki wujudul hilal menuju sistem kalender global berbasis sains astronomi.
“Hari ini Muhammadiyah sudah bergeser dari hisab hakiki wujudul hilal menjadi kalender hijriah global tunggal,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan transformasi mendasar dalam cara menentukan awal bulan hijriah. Dalam KHGT, bumi dipandang sebagai satu kesatuan sistem waktu umat Islam, sehingga penetapan awal bulan tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu.
Ia menjelaskan, KHGT menggunakan pendekatan imkanur rukyat global dengan parameter yang lebih ketat, yakni tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, serta mengacu pada waktu universal atau UTC.
“Nah itulah ilmu pengetahuan dan perkembangannya,” kata Rakhim, menegaskan bahwa pendekatan ini berbasis perkembangan sains modern.
Ia juga menyoroti pentingnya keseragaman kalender dalam konteks mobilitas global umat Islam. Perbedaan sistem, menurutnya, berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam jumlah hari puasa.
“Kita sangat mengharapkan secara sains bisa menjadi jalan tengah antara rukyat dan hisab. Tidak ada lagi kasus puasa 28 atau 31 hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWM Sulsel Ambo Asse menekankan bahwa KHGT tidak hanya memiliki dimensi ilmiah, tetapi juga misi persatuan umat Islam secara global.
“Harapan utamanya Muhammadiyah bukan hanya bersatu di dalam negeri, tetapi bagaimana umat Islam sedunia bisa beribadah tanpa ragu,” katanya.
Ia menambahkan, kepastian dalam menentukan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha menjadi kebutuhan penting di tengah masyarakat modern.
“Melakukan ibadah puasa tidak ragu lagi, salat Idulfitri juga tidak ragu,” lanjutnya.
Menurut Ambo Asse, perbedaan penetapan hari raya yang kerap terjadi selama ini mendorong lahirnya gagasan kalender Islam global. Ia menilai KHGT merupakan upaya menyatukan, bukan memperlebar perbedaan.
“Upaya ini bukan untuk mempertajam perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu justru menjadi jalan menuju persatuan umat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa gagasan penggunaan kalender global dan matlak global telah lama menjadi perhatian dalam diskursus internasional, termasuk dalam forum negara-negara Islam.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Hisab Rukyat Sulawesi Selatan menyampaikan hasil perhitungan astronomi yang menunjukkan posisi hilal di Makassar masih belum memenuhi kriteria.
Kepala BHR Sulsel, Abbas Fadil, menyebut tinggi hilal berada di kisaran 1 hingga 2 derajat, di bawah standar kriteria MABIMS yang mensyaratkan minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.
“Dengan kondisi ini, secara hisab imkanur rukyat belum terpenuhi, sehingga awal Syawal berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Namun, keputusan final tetap menunggu sidang isbat,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Plt Kepala BMKG Wilayah IV Makassar, Nasrul Adil. Ia menyebut tinggi hilal di Sulawesi Selatan berada di kisaran 1,3 hingga 1,5 derajat dengan elongasi sekitar 5 derajat.
“Ini berarti belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS,” katanya.
BMKG juga memprakirakan cuaca pada pagi hari Idulfitri berpotensi hujan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, sehingga masyarakat diimbau mempersiapkan pelaksanaan salat di dalam masjid.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Ali Yafid, mengajak masyarakat menyikapi potensi perbedaan penentuan Idulfitri secara bijak.
“Perbedaan ini adalah rahmat. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan saling menghormati,” ujarnya.
Senada, Ketua MUI Sulsel Najamuddin Abdul Safa menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia.
“Silakan berbeda, tetapi tetap saling menghormati,” katanya.
Kegiatan di Observatorium Unismuh Makassar ini mencerminkan ruang dialog yang konstruktif. Di satu sisi, Muhammadiyah tetap pada keputusan menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan KHGT. Di sisi lain, observatorium tetap digunakan sebagai lokasi rukyatul hilal pemerintah yang hasilnya akan dibahas dalam sidang isbat nasional.
Momentum ini sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan metode dalam penentuan kalender Islam dapat menjadi sarana edukasi publik, bukan sumber perpecahan.
