LUMINASIA.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan bahwa kabar terkait penggunaan anggaran Rp2 miliar untuk sewa helikopter adalah tidak benar alias hoaks.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Pemprov Sulsel Muhammad Salim Basmin sebagai respons atas informasi yang beredar di sejumlah media.
Dilansir web resmi Pemprov Sulsel, Salim Basmin menegaskan, hingga saat ini Pemprov Sulsel belum pernah mengalokasikan ataupun merealisasikan anggaran untuk penyewaan helikopter.
“Kami tegaskan sekali lagi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, helikopter yang digunakan Gubernur Sulawesi Selatan dalam beberapa agenda kunjungan kerja tidak menggunakan anggaran APBD Pemprov Sulsel.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel tetap menempatkan media dan jurnalis sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap mengacu pada prinsip negara hukum dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
“Pemerintah Provinsi sangat menghormati kedudukan media sebagai pilar demokrasi, tetapi tentu harus berada dalam bingkai prinsip negara hukum dan penegakan kode etik jurnalistik,” jelasnya.
Menyikapi dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang dinilai tidak benar tersebut, Pemprov Sulsel melalui Biro Hukum telah mengambil langkah hukum terhadap sejumlah media yang diduga menyebarkan informasi bohong.
Langkah ini, kata dia, bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada publik agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi.
“Ini bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita hoaks,” pungkasnya.Senada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulsel, Suhartono, menjelaskan bahwa angka Rp2 miliar yang beredar merupakan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan, bukan realisasi penggunaan anggaran. Hingga saat ini, anggaran tersebut belum dibelanjakan atau direalisasikan.
“Anggaran tersebut sudah tercantum dalam perencanaan, namun belum ada realisasi,” kata Suhartono, Rabu, 1 April 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perencanaan sewa helikopter tersebut disiapkan untuk kebutuhan kedaruratan, seperti penanganan bencana, evakuasi darurat, serta dukungan mobilitas cepat pada kondisi tertentu yang membutuhkan respons segera.
“Sewa helikopter ini diproyeksikan untuk kepentingan mendesak, serta mendukung penanganan kedaruratan seperti bencana banjir, termasuk untuk akses ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat,” jelasnya.
Dengan demikian, anggaran tersebut bersifat antisipatif dan situasional, bukan untuk penggunaan rutin. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman selama ini tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Pemprov Sulsel berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. (*)
