LUMINASIA.ID, JAKARTA — Penggunaan anggaran sebesar Rp 113 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membayar jasa event organizer (EO) menjadi sorotan publik dan sekaligus ujian awal bagi transparansi lembaga baru tersebut. Di tengah urgensi penanganan isu gizi nasional, keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja negara dan kesiapan institusi dalam mengelola program strategis secara mandiri.
Dilansir Kompas.Com, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pelibatan EO merupakan langkah strategis dalam fase awal pembentukan lembaga. Ia menyebut BGN belum memiliki sumber daya internal yang cukup untuk menangani kegiatan berskala besar secara profesional dan tepat waktu. Namun, justru di titik inilah urgensi akuntabilitas menjadi krusial: publik menuntut jaminan bahwa setiap rupiah digunakan untuk dampak nyata, bukan sekadar efisiensi administratif.
Di satu sisi, BGN berargumen bahwa EO membantu memastikan kualitas pelaksanaan program komunikasi publik dan pelatihan teknis, termasuk bimbingan bagi penjamah makanan guna meningkatkan keamanan pangan. Di sisi lain, besarnya anggaran menimbulkan kekhawatiran bahwa pendekatan berbasis pihak ketiga berpotensi mengalihkan fokus dari pembangunan kapasitas internal yang berkelanjutan.
Situasi ini menjadi semakin mendesak mengingat BGN memegang peran penting dalam agenda nasional penanganan gizi, yang tidak hanya membutuhkan kampanye, tetapi juga implementasi langsung di lapangan. Ketergantungan pada EO, meski bersifat sementara, harus diiringi peta jalan yang jelas untuk memperkuat struktur internal agar tidak terus bergantung pada pihak eksternal.
Lebih jauh, transparansi dalam proses pengadaan dan pelaporan penggunaan dana menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. BGN menyebut keterlibatan EO justru mempermudah audit dan pengawasan karena proses administrasi lebih terpusat dan sistematis. Namun, klaim ini perlu dibuktikan melalui keterbukaan data dan evaluasi independen.
Dengan besarnya tantangan gizi nasional, polemik ini bukan sekadar soal angka Rp 113 miliar, tetapi tentang bagaimana negara memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. BGN kini berada di persimpangan: antara membangun legitimasi sebagai lembaga strategis atau menghadapi risiko krisis kepercayaan sejak awal berdiri.
