LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat setelah ditunjuk sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial RI.
Program ini menjadi langkah baru pemerintah dalam membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data melalui aplikasi Perlinsos.
Dengan sistem tersebut, penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada penilaian manual, tetapi berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan secara otomatis oleh aplikasi.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan terpilihnya Makassar sebagai daerah percontohan menunjukkan kesiapan pemerintah kota dalam mendukung transformasi digital di bidang perlindungan sosial.
"Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos. Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat," kata Masri, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos, petugas akan menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat, kemudian sistem akan menghitung secara otomatis tingkat kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial.
Dengan mekanisme tersebut, proses penetapan penerima bantuan diharapkan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada data yang terukur, bukan berdasarkan penilaian subjektif.
"Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi," ujarnya.
Masri mengungkapkan, aplikasi Perlinsos menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi rumah, daya listrik, hingga berbagai variabel sosial ekonomi lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.
Menurutnya, sistem ini menjadi penyempurnaan dari pendataan sebelumnya yang masih mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat," jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang bertugas mendampingi masyarakat saat proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan secara digital.
"Saat ini sudah lebih dari 5.000 agen yang memiliki IKD. Target kita sekitar 6.000 agen," ungkap Masri.
Ia menambahkan, masyarakat nantinya dapat mengakses aplikasi menggunakan IKD masing-masing atau memperoleh pendampingan dari agen digital yang telah disiapkan pemerintah.
Para agen tersebut berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Masri, pelibatan ASN bertujuan menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghilangkan anggapan bahwa penentuan penerima bantuan dipengaruhi kedekatan dengan aparat wilayah.
"Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kota Makassar ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan program Digitalisasi Bansos di Kota Makassar.
Sebagai tahap awal, uji coba telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital yang didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI.
Selanjutnya, Dinas Sosial akan menggelar pelatihan lanjutan bagi seluruh agen agar proses pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
"Tahap pertama sudah kami laksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa dengan melibatkan sekitar 80 agen dan didampingi langsung oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya akan dijadwalkan pelatihan bagi seluruh agen," katanya.
Masri menjelaskan, sasaran awal program difokuskan kepada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun ke depan, pendataan melalui aplikasi Perlinsos akan menjangkau seluruh masyarakat Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang semakin lengkap, akurat, dan mutakhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program Digitalisasi Bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Kota Makassar menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial berbasis data.
"Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Makassar sebagai lokasi pilot project Piloting Digital Bansos menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data," ujarnya.
Ia berharap sistem baru tersebut mampu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif.
"Transformasi digital di bidang perlindungan sosial diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, memperkuat transparansi, sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi," kata Andi Bukti.
Selain membahas pelaksanaan Digitalisasi Bansos, Andi Bukti memastikan kesiapan Pemerintah Kota Makassar menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berisiko memicu kekeringan.
Ia memastikan stok logistik kebencanaan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
"Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya.
Berbagai kebutuhan dasar telah disiapkan, mulai dari beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak, hingga perlengkapan penanganan bencana seperti banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
"Dengan kesiapan tersebut, kami memastikan pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat," tutup Andi Bukti.
