LUMINASIA.ID, JAKARTA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan Pertalite, Biosolar, hingga Pertamax tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan operasional angkutan umum.
Dilansir Kompas, kondisi tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Papua. Di Kota Kupang, misalnya, stok Pertalite di sejumlah SPBU kerap habis sehingga masyarakat terpaksa membeli Pertamax dengan harga lebih mahal. Di Makassar dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar bahkan berlangsung selama berjam-jam dan telah terjadi selama sekitar dua bulan.
Kelangkaan BBM turut memukul pelaku usaha. Sopir angkutan, pengemudi truk, hingga pedagang mengaku harus menanggung biaya operasional lebih tinggi, sementara mereka tidak dapat menaikkan tarif karena daya beli masyarakat masih lemah. Waktu tempuh distribusi barang juga menjadi lebih lama akibat kendaraan harus mengantre di SPBU.
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani Adnan mengatakan pihaknya telah lama menyampaikan persoalan distribusi BBM di berbagai daerah, tetapi belum mendapat respons yang memadai.
"Kami sudah menyuarakan sejak lama perihal suplai BBM di daerah-daerah se-Indonesia, tetapi tidak digubris dan seakan diabaikan. Pertamina Patra Niaga selalu menyatakan stok aman, tetapi faktanya, terjadi antrean tak terkendali di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)," kata Kurnia.
Menurut Kurnia, antrean panjang menyebabkan utilisasi angkutan darat turun hingga 30 persen. Selain mengurangi margin perusahaan transportasi, kondisi tersebut juga mengganggu jadwal perjalanan, menghilangkan waktu perawatan kendaraan, serta meningkatkan risiko keselamatan pengemudi akibat kelelahan.
Ia juga menyoroti penanganan di sejumlah daerah yang dinilai tidak selaras. Di beberapa wilayah, kendaraan yang mengantre BBM justru ditilang, dikenai retribusi parkir, bahkan ada yang bannya dikempiskan oleh petugas.
"Ini anomali dan menunjukkan tidak selarasnya pemerintah dalam menangani bencana darurat BBM di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyebut kelangkaan dipicu lonjakan konsumsi BBM bersubsidi setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite maupun Biosolar sehingga distribusi sempat tertinggal dari peningkatan permintaan.
"Beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di Sumatera secara umum. Hal itu dipengaruhi shifting dari konsumsi BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, dan juga mungkin adanya lagging dalam distribusi untuk merespons peningkatan volume penyerapan BBM bersubsidi tersebut ke lembaga penyalur," kata Taufik.
Pertamina menyatakan telah menambah pasokan, meningkatkan armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi. Berdasarkan data per 16 Juli 2026, stok BBM dan LPG disebut masih dalam kondisi terkendali dengan penyaluran Pertalite mencapai 104 persen dan Biosolar 105 persen dari target harian.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengungkapkan porsi penjualan Pertalite meningkat dari 75,4 persen pada periode Januari–Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Kenaikan tersebut membuat rata-rata penyaluran Pertalite bertambah 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter per hari dibandingkan kondisi normal, sedangkan penjualan Pertamax Series turun sekitar 18 persen.
Pada produk solar, proporsi penjualan Biosolar juga meningkat menjadi 94,2 persen. Penyalurannya naik 13,9 persen atau sekitar 6.725 kiloliter per hari dibandingkan rata-rata normal, sementara penjualan Dex Series menurun. Menurut Eko, lonjakan permintaan terjadi hampir di seluruh provinsi sejak April hingga Juli 2026.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai krisis BBM yang terjadi di berbagai daerah mencerminkan rendahnya kepekaan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.
"Ini tidak saja akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga akan meningkatkan biaya logistik dan memperburuk iklim berusaha. Inflasi akan meningkat, perputaran ekonomi terganggu, penciptaan lapangan kerja terhambat, dan penerimaan pajak pemerintah akan melambat," ujar Wijayanto.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pertamina dan PLN serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada kedua BUMN tersebut tidak mengganggu arus kas perusahaan. Menurutnya, krisis BBM saat ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis yang lebih besar di masa mendatang, termasuk dampak fenomena El Nino.
