LUMINASIA.ID, INTERNASIONAL - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, guna meminta penjelasan terkait kebijakan Malaysia yang tidak mengakui Israel dan melarang warga negara Israel memasuki negaranya.
Dilansir Aljazeera, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan duta besarnya telah menegaskan kepada pihak AS bahwa kebijakan tersebut bukanlah hal baru. Menurutnya, Malaysia sejak lama tidak mengakui negara Israel maupun rezim Zionis dalam kebijakan imigrasinya.
Hasan menjelaskan, pemanggilan itu dipicu oleh kasus seorang individu berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Israel yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS. Setelah otoritas mengetahui orang tersebut juga memiliki kewarganegaraan Israel, pemerintah Malaysia meminta yang bersangkutan meninggalkan negara itu.
Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta mengecam operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Kontroversi tersebut juga berkaitan dengan keberadaan Network School, komunitas digital nomad yang didirikan investor Amerika Serikat Balaji Srinivasan. Program itu menjadi sorotan setelah muncul klaim di media sosial bahwa terdapat peserta asal Israel.
Pemerintah Malaysia kemudian melakukan penyelidikan dan menyatakan seluruh peserta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Meski demikian, kegiatan Network School tetap dihentikan pada Selasa lalu.
Di sisi lain, delapan anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang mengecam rencana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk melacak warga negara Israel yang berada di Malaysia dan segera mendeportasi mereka.
Menanggapi tekanan tersebut, Anwar menegaskan pemerintahnya tidak akan mengubah kebijakan tersebut. Ia mengatakan Malaysia tetap berpegang pada komitmen membela hak-hak rakyat Palestina dan menentang apa yang disebutnya sebagai penindasan, agresi, serta pembunuhan terhadap warga Palestina di Gaza.
"Hal itu tidak akan menghalangi kami. Mereka boleh mengeluarkan ancaman, tetapi saya akan tetap mempertahankan hak rakyat Malaysia dan menjunjung keputusan pemerintah untuk terus melarang masuknya setiap warga negara Israel ke Malaysia," ujar Anwar seperti dikutip Bernama.
Surat anggota Kongres AS juga mendesak Departemen Luar Negeri meninjau kembali hubungan ekonomi dan keamanan dengan Malaysia. Mereka meminta pendanaan program International Military Education and Training (IMET), yang memberikan pelatihan militer profesional bagi personel Malaysia di Amerika Serikat, dihentikan apabila Kuala Lumpur tidak membatalkan kebijakannya dalam waktu 15 hari.
