LUMINASIA.ID, TAICHUNG — Ketahanan air tidak cukup dibangun melalui bendungan, drainase, dan infrastruktur fisik. Di tengah perubahan iklim, ketahanan air perlu dibangun melalui keterlibatan masyarakat, teknologi, lingkungan, dan tata kelola yang mampu menghadapi berbagai ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Ir H Abd Rakhim Nanda ST MT IPU, saat memberikan kuliah umum di Chaoyang University of Technology (CYUT), Taiwan, Selasa (22/9/2026).
Kuliah umum bertajuk Water Resilience: Empowering Communities, Securing a Sustainable Future - From Resilient Infrastructure to Resilient Communities in a Changing Climate” berlangsung di Gedung Teknik E-409 CYUT.
Kegiatan tersebut dipandu Wakil Presiden CYUT Dr Sung-Chi Hsu dan dihadiri Ketua Departemen Teknik Sipil dan Konstruksi CYUT Dr Keng-Tsang Hsu.
Dalam paparannya, Rakhim mengajak peserta mengubah cara pandang terhadap persoalan air yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pasokan.
Menurut dia, dunia kini menghadapi tiga tekanan air secara bersamaan, yakni air yang terlalu banyak akibat banjir dan cuaca ekstrem, air yang terlalu sedikit akibat kekeringan dan meningkatnya kebutuhan, serta air yang terlalu tercemar akibat tekanan sanitasi dan kerusakan ekosistem.
Kondisi tersebut, kata Rakhim, membutuhkan perubahan paradigma dalam pembangunan.
Pendekatan lama cenderung berfokus pada upaya mengendalikan ancaman, melindungi infrastruktur, kemudian mengembalikan sistem ke kondisi semula setelah terjadi gangguan.
Baca: Unismuh Raih Rekomendasi Penyelenggara PEKERTI-AA 2026-2030 Tanpa Perbaikan
Sementara dalam pendekatan resiliensi, sistem harus dirancang agar mampu mengantisipasi, menyerap tekanan, beradaptasi, pulih, hingga bertransformasi ketika kondisi berubah.
Rakhim menekankan pentingnya menggeser perhatian dari resilient infrastructure menuju resilient communities.
Teknologi dan infrastruktur, menurut dia, tetap menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan air. Namun, keduanya tidak cukup apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat.
“Resilience is built with communities—not simply for them,” kata Rakhim.
Dalam kerangka tersebut, masyarakat perlu bergerak dari posisi penerima manfaat menjadi peserta, mitra, pencipta bersama, hingga pihak yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sistem ketahanan yang dibangun.
Kesadaran, kapasitas, partisipasi, dan rasa memiliki menjadi unsur penting untuk membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan.
Rakhim kemudian memperkenalkan kerangka konseptual RIVER sebagai pendekatan membangun ketahanan air yang berpusat pada masyarakat.
RIVER merupakan akronim dari Resilient Infrastructure, Intelligent Water Systems, Vital Ecosystems, Empowered Communities, serta Responsive and Equitable Governance.
Kelima unsur tersebut, menurut Rakhim, perlu bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan keamanan air, masyarakat yang tangguh, dan kehidupan yang berkelanjutan.
Pada aspek infrastruktur, ketangguhan tidak hanya diukur dari kemampuan sebuah struktur menahan gangguan.
Infrastruktur juga harus memiliki cadangan sistem, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi ketika kondisi berubah.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah pelayanan air yang esensial masih dapat berlangsung ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan perkiraan.
Karena itu, desain infrastruktur perlu memperhitungkan ketidakpastian dan tidak hanya mengandalkan pola historis.
Rakhim juga menyoroti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air. Menurut dia, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data.
Sistem air yang cerdas harus mampu membaca kondisi, memprediksi risiko, membantu pengambilan keputusan, mendorong tindakan, dan belajar dari pengalaman.
“The smartest system is not the one with the most data—but the one that turns data into timely protection,” ujarnya.
Dalam pengelolaan lingkungan, Rakhim mendorong pendekatan yang mengintegrasikan infrastruktur buatan dengan sistem alam.
Menurut dia, masa depan pembangunan bukan memilih antara infrastruktur abu-abu dan hijau, melainkan menggabungkan infrastruktur terbangun, ruang hijau, dan sistem air.
Pendekatan tersebut memungkinkan air ditangkap, diserap, ditahan, disimpan, digunakan kembali, dan dilepaskan secara aman.
“We cannot build water resilience by engineering against nature. We must increasingly engineer with nature,” kata Rakhim.
Selain persoalan teknis dan lingkungan, ketahanan air juga berkaitan dengan tata kelola dan keadilan.
Rakhim mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang membayar, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang tertinggal.
Karena itu, menurut dia, ketahanan air yang tidak mempertimbangkan keadilan belum dapat disebut sebagai ketahanan yang utuh.
Infrastruktur dapat mengurangi risiko dan teknologi dapat meningkatkan kemampuan prediksi. Namun, tata kelola menentukan bagaimana manfaat dan risiko didistribusikan kepada masyarakat.
Dalam kuliah tersebut, Rakhim juga menyinggung pengalaman Taiwan menghadapi kekeringan pada 2020-2021.
Pengalaman itu menunjukkan pentingnya membangun sistem yang tidak bergantung pada satu sumber air. Interkoneksi jaringan air antardaerah, penggunaan kembali air, desalinasi, serta pengembangan sistem air cerdas menjadi bagian dari strategi diversifikasi.
Menurut Rakhim, pelajaran penting dari pengalaman tersebut adalah ketahanan tidak dibangun melalui satu sumber air yang dianggap sempurna, tetapi melalui sejumlah sistem yang dapat saling menopang ketika salah satunya mengalami tekanan.
Ia juga melihat Indonesia dan Taiwan memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi.
Taiwan memiliki pengalaman dalam rekayasa presisi, teknologi air cerdas, infrastruktur maju, serta penggunaan kembali dan diversifikasi air. Sementara Indonesia memiliki daerah aliran sungai tropis, karakter kepulauan, komunitas pesisir, serta ruang yang luas untuk pengembangan laboratorium sosial-ekologis.
Kolaborasi perguruan tinggi kedua negara, kata Rakhim, dapat dikembangkan dari pertukaran pengetahuan menuju penelitian bersama, inovasi, proyek percontohan, hingga menghasilkan dampak sosial.
Rakhim juga mendorong perguruan tinggi menjadi living laboratory.
Kampus, menurut dia, tidak cukup hanya meneliti ketahanan lingkungan, tetapi perlu menunjukkan praktik nyata melalui penelitian, pendidikan, inovasi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat.
Pada bagian akhir kuliah, Rakhim membawa pembahasan mengenai air ke dimensi yang lebih mendasar, yakni tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batas ekologis serta memastikan sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang.
Ia menutup paparannya dengan tiga perubahan cara pandang, yakni dari mengendalikan air menuju hidup bersama air, dari infrastruktur tangguh menuju masyarakat tangguh, serta dari water management menuju water stewardship atau pengelolaan air yang dilandasi tanggung jawab.
“Water resilience is ultimately not about protecting water systems. It is about protecting life,” ujar Rakhim.
Ia kemudian menutup dengan pesan, “The future of water is the future of humanity.”
Gagasan yang disampaikan dalam kuliah umum tersebut beririsan dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak, SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Pesan utama kuliah tersebut menempatkan ketahanan air bukan semata sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan, membangun masyarakat tangguh, dan memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
