LUMINASIA.ID, NAGEKEO — Presiden Prabowo Subianto datang langsung ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melihat penanganan pascagempa sekaligus memimpin rapat koordinasi penanganan bencana.
Dalam rapat yang digelar di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Rabu (26/8/2026), muncul usulan agar setiap daerah memiliki gudang logistik dan stok bantuan yang siap digunakan ketika bencana terjadi.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Prabowo.
Suharyanto menyoroti persoalan ketersediaan logistik di daerah yang kerap menjadi kendala dalam penanganan fase awal bencana.
Baca: Semen Tonasa Salurkan Bantuan Rp20 Juta untuk Korban Gempa di Manggarai Barat
Menurutnya, masih terdapat gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah yang dalam kondisi kosong.
“Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong,” ujar Suharyanto dalam rapat yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Karena itu, BNPB mengusulkan agar setiap BPBD memiliki gudang logistik beserta stok bantuan yang dapat langsung digunakan ketika bencana terjadi.
Stok dasar yang disiapkan antara lain sembako, selimut, tenda dan matras.
Estimasi kebutuhan anggaran untuk penyediaan stok tersebut berkisar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk setiap daerah.
Targetnya mencakup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkan penerapannya secara nasional.
Baca: Prabowo: Presiden Korea Selatan Pernah Minta Indonesia Buka Dialog dengan Korea Utara
Menurutnya, pemerintah daerah idealnya memiliki lumbung cadangan untuk menghadapi kondisi darurat.
“Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menegaskan pemerintah pusat dapat melakukan intervensi apabila inisiatif pemerintah daerah belum berjalan optimal.
Langkah tersebut diperlukan agar setiap daerah memiliki kesiapan menghadapi ancaman bencana tanpa harus menunggu distribusi logistik dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu.
Prabowo Pimpin Rapat di Tengah Penanganan Gempa
Prabowo tiba di Nagekeo pada siang hari dan langsung menuju sebuah tenda di tanah lapang untuk memimpin rapat penanganan gempa.
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala BNPB Suharyanto.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka rapat sebelum Suharyanto memberikan paparan awal mengenai kondisi dan penanganan bencana di NTT.
Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026).
Baca: Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Flores, Getarannya Terasa hingga Makassar
Hingga Senin (25/8/2026), pemerintah mencatat sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut.
Di tengah penanganan gempa itu, pemerintah pusat sebelumnya telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden serta tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten di NTT.
Namun, Suharyanto menilai bantuan dari pusat perlu diimbangi dengan kesiapan logistik di daerah.
BNPB merupakan alat pemerintah pusat yang tidak memiliki hubungan komando langsung dengan BPBD.
Karena itu, penguatan kapasitas logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi dalam hitungan jam setelah bencana.
Pembahasan di Nagekeo tersebut sekaligus membuka arah baru penanganan bencana, yakni memperkuat kesiapsiagaan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada distribusi bantuan dari pemerintah pusat.
