LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda, serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri dan Satpol PP untuk mencegah tawuran antarkelompok yang belakangan meresahkan masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore, yang turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk turun langsung ke masyarakat dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, menjaga keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar koordinasi di atas meja.
"Kejadian marak belakangan ini, perlu ditangani bersama-sama, karena itu, Pemerintah kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan," tegas Munafri.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Makassar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah konflik antarkelompok meluas ke wilayah lain.
Munafri meminta camat dan lurah, terutama di wilayah rawan konflik, lebih intensif memantau kondisi lingkungan, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mengidentifikasi akar persoalan yang memicu perkelahian.
Ia juga mengingatkan agar upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di lokasi terjadinya tawuran, tetapi melibatkan kecamatan dan kelurahan di wilayah sekitarnya.
"Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain," imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.
Sebagai tindak lanjut, patroli malam akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Pemerintah kota juga akan memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pembenahan pos ronda dan titik kumpul warga yang dapat menjadi ruang interaksi sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Munafri menilai keberadaan pos ronda dan komunikasi aktif antarwarga berperan penting dalam membangun kewaspadaan bersama di tingkat lingkungan.
Selain itu, ia membuka peluang penambahan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik yang dinilai rawan konflik dan meminta camat segera melaporkan kebutuhan di wilayah masing-masing.
"Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi," tegasnya.
Munafri turut meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang terbukti memprovokasi konflik antarkelompok.
Di sisi lain, masyarakat diingatkan agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial, terutama konten berupa tantangan, saling ejek, maupun ajakan berkelahi.
Menurut Munafri, konflik dapat bermula dari persoalan kecil atau ketersinggungan yang kemudian membesar ketika tidak diselesaikan secara bijak.
Karena itu, pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemberdayaan warga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Pemerintah kota juga akan menggiatkan kegiatan positif di tengah masyarakat agar energi generasi muda dapat tersalurkan melalui aktivitas yang produktif.
"Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif," seru politikus Demokrat tersebut.
Munafri Dorong Pencegahan hingga Rekonsiliasi
Munafri menilai perang kelompok atau tawuran yang berulang membutuhkan penanganan menyeluruh, bukan hanya menghentikan bentrokan ketika terjadi.
Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, diperlukan langkah terukur yang mencakup pencegahan dini, penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, hingga pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Tahap pertama adalah langkah preventif atau pencegahan melalui penguatan patroli keamanan, pemetaan titik rawan konflik, pengaktifan pos ronda, serta komunikasi dengan tokoh masyarakat.
Edukasi hukum dan toleransi kepada generasi muda juga perlu diperkuat untuk membangun kesadaran agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan.
"Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang," beber Munafri.
Tahap berikutnya adalah langkah kuratif atau pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi untuk membangun kembali hubungan sosial yang sempat retak.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat menghadirkan ruang interaksi positif bagi warga sekaligus mencegah konflik serupa kembali terulang.
Dalam konteks Makassar, pendekatan terpadu tersebut diharapkan memastikan upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar persoalan di tengah masyarakat.
"Dengan kolaborasi yang konsisten, penanganan konflik kita harapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif untuk jangka panjang," tutup Munafri.
Ia menegaskan, tujuan utama langkah tersebut bukan sekadar meredam konflik yang sudah terjadi, melainkan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing.
