JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Sementara itu, pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta akan menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Dilansir CNN, Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah membedakan kelompok penerima BSU dengan pekerja yang akan memperoleh insentif pajak. BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta, sedangkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP diarahkan kepada kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi, termasuk kalangan kelas menengah.
"BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker," ujar Airlangga.
Ia mengatakan, proses pendataan calon penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pemerintah juga menyiapkan perluasan insentif pajak bagi pekerja yang memiliki penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.
Menurut Airlangga, terdapat sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta yang menjadi target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.
"Targetnya itu," kata Airlangga.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara final komposisi penerima bantuan subsidi upah maupun porsi pekerja kelas menengah yang masuk dalam data awal calon penerima.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data calon penerima BSU masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi sebelum menetapkan daftar penerima secara definitif.
"Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta.
Yassierli juga belum memberikan kepastian mengenai jadwal penyaluran BSU 2026. Menurutnya, pemerintah masih mempersiapkan pelaksanaan program dan menunggu kepastian lini masa penyaluran.
Terkait akurasi penerima bantuan, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembersihan data atau cleansing terhadap daftar calon penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kriteria penerima bantuan sebelum penetapan akhir dilakukan.
"Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," katanya.
Dengan demikian, meskipun pemerintah telah menyampaikan gambaran kelompok pekerja yang menjadi sasaran BSU dan insentif pajak, kepastian mengenai jumlah serta komposisi penerima bantuan masih menunggu penyelesaian proses administrasi, validasi, dan verifikasi antarkementerian.
