LUMINASIA.ID, JAKARTA - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses keuangan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Munafri mengatakan, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden mengenai strategi memperluas akses keuangan yang berkelanjutan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan menyesuaikan tindak lanjut arahan tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Munafri berharap, hasil Rakornas TPAKD dapat memperkuat sinergi pemerintah kota dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan, sehingga kebijakan perluasan akses keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rakornas TPAKD menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Perluasan akses tersebut diharapkan mendukung pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan dan produk keuangan.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Prabowo turut mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan tim tersebut merupakan pencapaian kelembagaan yang patut dihargai dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD.
Prabowo menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, dan pedagang hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
