Langsung ke konten
DuaSisi
jmsi sulsel
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • VIRAL
  • PERISTIWA
  • SULSEL
  • EDUKASI
  • LIFESTYLE
  • OPINI
  • VIDEO
  • MAKASSAR
  • INDEKS
Beranda Ekonomi

Jumlah Bank Tutup Bertambah Jadi 4 di 2025, Cabut Izin BPRS Gayo Perseroda

Rabu, 10 September 2025 18:15
Editor: Ina Maharani
  • Bagikan
OJK cabut izin BPRS Gayo Persada

JAKARTA — Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mengalami kebangkrutan pada 2025 kembali bertambah. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Gayo Perseroda yang berlokasi di Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Pencabutan izin usaha ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK Nomor KEP-62/D.03/2025 tanggal 9 September 2025. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, OJK telah menempatkan BPR Syariah Gayo Perseroda dalam status BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) sejak 4 Desember 2024. Penetapan itu dilakukan karena bank bersangkutan memiliki rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta rasio kas (cash ratio) rata-rata tiga bulan terakhir di bawah 5 persen.

Namun hingga 14 Agustus 2025, kondisi tidak membaik. OJK kemudian menetapkan status BPR Syariah Gayo Perseroda sebagai BPR Syariah Dalam Resolusi (BDR). OJK menilai pemegang saham maupun pengurus tidak mampu melakukan upaya penyehatan, termasuk memperbaiki permodalan dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2025 tanggal 29 Agustus 2025 menetapkan BPR Syariah Gayo Perseroda ditangani melalui proses likuidasi. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

Dengan pencabutan izin usaha, LPS akan melaksanakan fungsi penjaminan serta proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau nasabah untuk tetap tenang karena dana masyarakat di BPR Syariah dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Artikel ini telah terbit di CNBC Indonesia 

Tags: Otoritas Jasa Keuangan OJK

Baca Juga

OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
OJK Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan dan Waspada Penipuan Digital
OJK Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan dan Waspada Penipuan Digital
OJK Catat 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Komitmen Perkuat Kelembagaan
OJK Catat 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Komitmen Perkuat Kelembagaan
IASC Sukses Selamatkan Rp208,9 Miliar Dana Korban Penipuan Keuangan
IASC Sukses Selamatkan Rp208,9 Miliar Dana Korban Penipuan Keuangan
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen, OJK Blokir Hampir 40 Ribu Rekening Judi Online
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen, OJK Blokir Hampir 40 Ribu Rekening Judi Online
OJK Jatuhkan Denda Rp2,12 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang Oktober 2026
OJK Jatuhkan Denda Rp2,12 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang Oktober 2026

Populer

  • 1
    Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bira Bulukumba Diikuti 1.008 Peserta dari 24 Kabupaten Kota
  • 2
    Ini Tanggapan Resmi Kalla Terkait Lanjutan Perkara Lahan 16,3 HA di Tanjung Bunga
  • 3
    Dokter Ortopedi Rs Wahidin Ingatkan Pelari Waspadai Cedera Ligamen, Pentingnya Penguatan Otot Sebelum Berlari
  • 4
    BSU 2026 Belum Cair, Kemnaker Masih Proses Administrasi di Kementerian Keuangan
  • 5
    Tak Lagi Terbuang, Limbah Ikan Nelayan Pesisir Barru Kini Diolah Jadi Pupuk Bernilai Guna Berkat Inovasi UGEM

Ekonomi

  • UMP 2027 Naik di 17 Provinsi, Sulawesi Selatan Tembus Rp4,23 Juta dan Jakarta Rp6,13 Juta
    UMP 2027 Naik di 17 Provinsi, Sulawesi Selatan Tembus Rp4,23 Juta dan Jakarta Rp6,13 Juta
  • Harga BBM 21 November 2026: Pertamina, BP, dan Vivo Masih Pertahankan Tarif
    Harga BBM 21 November 2026: Pertamina, BP, dan Vivo Masih Pertahankan Tarif
  • Suzuki Hadirkan 11 Mobil dan 5 Unit Test Drive di GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026
    Suzuki Hadirkan 11 Mobil dan 5 Unit Test Drive di GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Indeks
© 2024 - 2026 LUMINASIA.ID