LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mewakili Gubernur, para Sekda provinsi, serta para bupati dan wakil bupati dari seluruh wilayah Sulawesi.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan dinamika di lapangan, terutama terkait penyesuaian dana transfer pusat ke daerah, realisasi APBD, dan pelaksanaan program pembangunan prioritas.
“Jadi ini adalah konsolidasi bersama pemerintah daerah se-Sulawesi, kami hadir mencatat harapan dan aspirasi dari kepala daerah karena pasti ada dinamika terkait dengan penyesuaian dana transfer dan juga program-program pembangunan prioritas lainnya,” kata Bima.
Ia juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi di daerah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memaparkan bahwa meski perekonomian nasional tumbuh 5,12 persen di luar prediksi banyak pihak, masih ada tantangan besar di daerah.
Ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan APBD rata-rata nasional baru mencapai 63 persen, sementara belanja daerah masih tertahan pada angka yang lebih rendah. Sulawesi Selatan sendiri berada di 10 besar nasional dengan realisasi belanja sebesar 52 persen.
“Olehnya, saya akan memaparkan empat langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Bima menguraikan empat langkah tersebut, yaitu percepatan realisasi APBD, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN), serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
Rakor tersebut juga menyoroti penyesuaian dana transfer ke daerah. Bima menyebut Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana TKD tambahan sekitar Rp43 triliun untuk mendorong pembangunan daerah.
Setelah pengarahan Wamendagri, Munafri bersama sejumlah kepala daerah menyampaikan berbagai tantangan dan harapan Pemerintah Kota Makassar yang kemudian menjadi catatan penting bagi Kementerian Dalam Negeri.
Munafri menyoroti tantangan internal terkait rotasi dan penempatan aparatur. Menurutnya, perubahan target pembangunan membutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan mampu, namun kewenangan kepala daerah dalam penataan jabatan kadang masih terbatas.
Selain itu, Munafri juga menekankan perlunya sinkronisasi perizinan lintas pihak. Ia menyebut bahwa meskipun pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah.
“Menyangkut masalah perizinan dan sebagainya, ini masih tidak totally ada di kita. Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengusulkan agar Kemendagri membentuk task force khusus untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis.
Menurutnya, selama ini akses langsung ke tingkat menteri sulit dilakukan karena banyaknya kepala daerah.
“Kadang kalau hanya sampai ke dirjen, keputusan strategis tidak bisa kita bawa pulang. Karena itu, perlu ada penghubung resmi yang bisa mempercepat respons kementerian,” tutupnya.
