LUMINASIA.ID - Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Program ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu dan inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Grand House Urban Farming di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya.
Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern.
Desain Grand House Urban Farming Makassar disusun secara komprehensif dengan berbagai fasilitas pendukung yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kawasan ini dilengkapi showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil panen (packing house).
Selain itu, tersedia Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, ruang publik seperti toilet umum, gazebo, dan kolam retensi, serta sarana edukasi terbuka. Di sektor peternakan, kawasan ini dilengkapi kandang ayam, sapi, kambing, unggas baterai, dan kandang katsari, berikut gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian.
Untuk pertanian modern, tersedia Grand House Hidroponik, rumah jamur, serta area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif. Di bidang perikanan, terdapat kolam bioflok, kolam aquaponik, dan kolam pembesaran ikan. Fasilitas lainnya meliputi cold storage, unit fertigasi digital, area sawah mini, ruang peralatan, serta unit komposter untuk pengelolaan limbah organik ramah lingkungan.
Tak hanya itu, kawasan Grand House Urban Farming juga dilengkapi cafetaria dan area display produk, lahan parkir luas, mushala, dan area pertanian terbuka sebagai fasilitas publik yang menunjang kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha tani.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Urban Farming bukan sekadar aktivitas bercocok tanam di perkotaan, melainkan gerakan strategis dalam membangun ekosistem pangan modern yang produktif dan berkelanjutan.
“Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Appi—sapaan akrab Munafri—menekankan bahwa pengembangan kawasan Urban Farming harus dirancang secara matang dari aspek konsep, konstruksi, hingga estetika tata ruang. Ia meminta agar desain kawasan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, fungsi edukatif, dan kenyamanan pengunjung.
“Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan agar bangunan kandang hewan tidak seluruhnya menggunakan besi. “Gunakan material kayu agar tampil lebih natural, tetapi tetap kokoh dan aman. Supaya suasananya alami dan nyaman dipandang,” tambahnya.
Munafri juga menginstruksikan agar seluruh fasilitas di Grand House Urban Farming memanfaatkan energi terbarukan. “Saya minta listriknya menggunakan solar panel. Ini bukan hanya tempat produksi, tetapi juga sarana edukasi masyarakat tentang energi hijau,” jelasnya.
Menurutnya, kawasan Urban Farming harus menjadi display edukatif, tempat di mana masyarakat bisa belajar, mengamati, dan mendapatkan inspirasi. “Ini bukan tempat bermain hewan, tetapi tempat belajar tentang teknologi pertanian perkotaan,” ucap Appi.
Ia juga menekankan pentingnya tata ruang yang terkonsep. “Saya ingin pengunjung berjalan seperti di museum edukasi pertanian — melihat seluruh proses dari hulu ke hilir, lalu keluar sambil membawa produk dari Market Farm,” jelasnya.
Selain area produksi, Wali Kota juga meminta agar kawasan dilengkapi lahan hijau produktif dengan tanaman lokal, termasuk pohon pisang. “Saya ingin ada pohon-pohon yang memberi kesan hidup dan dekat dengan masyarakat. Suasananya harus hidup, bahkan bisa saja ada warga berjualan pisang goreng di sana,” katanya.
Dengan konsep detail dan ramah lingkungan tersebut, Pemkot Makassar menargetkan Grand House Urban Farming menjadi ikon edukasi pertanian modern di Sulawesi Selatan serta pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pangan masa depan.
Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa kawasan Urban Farming harus bersifat inklusif. “Akses bagi penyandang disabilitas harus disediakan. Kawasan ini harus terbuka dan bisa dinikmati semua kalangan,” katanya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa pembangunan Urban Farming dilakukan secara terpadu lintas sektor dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dua lokasi percontohan — Sudiang dan Barombong — akan menjadi pusat kolaborasi pertanian modern yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah.
“Sedikitnya ada lima OPD yang terlibat. Dinas Lingkungan Hidup menangani pengelolaan sampah, Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan cold storage, dan Dinas Pekerjaan Umum membangun infrastruktur seperti jalan, drainase, dan beton berpori,” ujar Aulia.
Sementara Dinas Perhubungan bertugas mengatur instalasi listrik termasuk penggunaan panel surya. Pemerintah juga akan menerbitkan SK Wali Kota untuk memperkuat koordinasi antar-OPD dalam pengembangan Urban Farming.
Menurut Aulia, proyek ini tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan wisata inovasi pertanian. “Pengunjung bisa belajar tentang budidaya modern, termasuk teknik tanam di green house. Jadi selain produktif, juga edukatif,” katanya.
Meski luas lahannya terbatas, kedua lokasi tersebut merupakan aset resmi Pemerintah Kota Makassar dan dinilai cukup representatif sebagai proyek percontohan. Fasilitasnya mencakup rumah jamur, rumah maggot, dan bioflok yang akan mulai dibangun pada tahun 2026.
“Pelaksanaan dimulai tahun depan. Saat ini kami masih membahas persiapan anggaran pokok 2026 agar seluruh rencana tertata dengan baik,” jelas Aulia.
Setiap lokasi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar, mencakup fasilitas riset dan dukungan teknologi. Meski dikelola oleh pemerintah, operasional kawasan tidak diserahkan ke masyarakat umum, melainkan kepada tenaga profesional lulusan pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Fokusnya pada riset dan pengembangan benih, bukan komersialisasi,” tambahnya.
Hasil panen Urban Farming akan disalurkan ke SPPG dan dapat dimanfaatkan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) sekitar. Cold storage juga dapat digunakan untuk menyimpan hasil panen sementara sebelum diserap oleh Dinas Ketahanan Pangan.
“Ke depan, produk hortikultura dari KWT akan dipasarkan melalui jaringan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). Misalnya, hasil panen wortel dari Biringkanaya akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar di wilayah lain,” tutup Aulia.
