Langsung ke konten
DuaSisi
jmsi sulsel
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • VIRAL
  • PERISTIWA
  • SULSEL
  • EDUKASI
  • LIFESTYLE
  • OPINI
  • VIDEO
  • MAKASSAR
  • INDEKS
Beranda Ekonomi

OJK Cabut Izin Usaha PT Crowde Membangun Bangsa karena Melanggar Ketentuan Ekuitas Minimum

Selasa, 11 November 2025 21:35
Editor: Ina Maharani
  • Bagikan
ilustrasi OJK

LUMINASIA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), perusahaan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau peer-to-peer lending, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tertanggal 6 November 2025.

Perusahaan yang beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 34 Blok A, Tebet Timur, Jakarta Selatan itu dicabut izin usahanya karena melanggar ketentuan ekuitas minimum dan beberapa aturan lain yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI. Selain itu, kinerja perusahaan juga dinilai memburuk hingga berdampak pada operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah tegas tersebut diambil OJK sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan industri jasa keuangan, khususnya sektor pinjaman daring agar tetap berintegritas, menerapkan tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai untuk menjaga kepercayaan publik.

Sebelum pencabutan izin dilakukan, OJK telah memberikan waktu kepada pengurus dan pemegang saham Crowde untuk memperbaiki kinerja dan memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut.

OJK juga telah menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan hingga pembekuan kegiatan usaha (PKU), sebelum akhirnya menetapkan Crowde sebagai penyelenggara yang tidak dapat disehatkan.

Selain itu, OJK juga mengambil sejumlah langkah lanjutan, antara lain menetapkan hasil Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Yohanes Sugihtononugroho dengan status Tidak Lulus, serta melarang yang bersangkutan menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

Melakukan proses penegakan hukum bersama aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. Terakhir melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dalam permasalahan dan kegagalan Crowde.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Crowde diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai penyelenggara pinjaman daring, kecuali untuk hal-hal yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban terhadap lender, borrower, karyawan, serta pihak lain yang terkait. Selain itu, Crowde diminta menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu paling lambat 30 hari kerja untuk membentuk tim likuidasi dan melakukan pembubaran badan hukum perusahaan.

Crowde juga harus menunjuk penanggung jawab sementara yang akan melayani kepentingan debitur dan masyarakat hingga tim likuidasi resmi terbentuk.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring agar tumbuh inklusif, tangguh, dan berintegritas sehingga mampu memberikan layanan yang sehat dan terpercaya bagi masyarakat. 

Tags: OJK Otoritas Jasa Keuangan PT Crowde Membangun Bangsa

Baca Juga

OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
OJK Perluas Akses Pembiayaan Produktif bagi Nelayan Takalar melalui Program EKI dan KNMP
OJK Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan dan Waspada Penipuan Digital
OJK Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan dan Waspada Penipuan Digital
OJK Catat 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Komitmen Perkuat Kelembagaan
OJK Catat 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Komitmen Perkuat Kelembagaan
IASC Sukses Selamatkan Rp208,9 Miliar Dana Korban Penipuan Keuangan
IASC Sukses Selamatkan Rp208,9 Miliar Dana Korban Penipuan Keuangan
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen, OJK Blokir Hampir 40 Ribu Rekening Judi Online
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 Persen, OJK Blokir Hampir 40 Ribu Rekening Judi Online
OJK Jatuhkan Denda Rp2,12 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang Oktober 2026
OJK Jatuhkan Denda Rp2,12 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang Oktober 2026

Populer

  • 1
    Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bira Bulukumba Diikuti 1.008 Peserta dari 24 Kabupaten Kota
  • 2
    Ini Tanggapan Resmi Kalla Terkait Lanjutan Perkara Lahan 16,3 HA di Tanjung Bunga
  • 3
    Dokter Ortopedi Rs Wahidin Ingatkan Pelari Waspadai Cedera Ligamen, Pentingnya Penguatan Otot Sebelum Berlari
  • 4
    GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Berlaku, Ini Isi Rilis Resminya
  • 5
    PT Hadji Kalla Siapkan Langkah Hukum Lanjutan dalam Sengketa Lahan 16,4 Hektare Tanjung Bunga

Ekonomi

  • UMP 2027 Naik di 17 Provinsi, Sulawesi Selatan Tembus Rp4,23 Juta dan Jakarta Rp6,13 Juta
    UMP 2027 Naik di 17 Provinsi, Sulawesi Selatan Tembus Rp4,23 Juta dan Jakarta Rp6,13 Juta
  • Harga BBM 21 November 2026: Pertamina, BP, dan Vivo Masih Pertahankan Tarif
    Harga BBM 21 November 2026: Pertamina, BP, dan Vivo Masih Pertahankan Tarif
  • Suzuki Hadirkan 11 Mobil dan 5 Unit Test Drive di GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026
    Suzuki Hadirkan 11 Mobil dan 5 Unit Test Drive di GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Indeks
© 2024 - 2026 LUMINASIA.ID