LUMINASIA.ID, NASIONAL - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini tidak hanya menyoroti tuntutan revisi upah minimum, tetapi juga membawa isu demokrasi dan kepastian hukum ketenagakerjaan.
Dilansir Detik, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan massa aksi diperkirakan mencapai ratusan hingga seribu orang. “Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo),” kata Said kepada wartawan, Kamis (15/1).
Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL,” katanya.
Selain Jakarta, perhatian buruh juga tertuju pada Jawa Barat. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat merevisi Surat Keputusan (SK) penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah. “Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah,” ujarnya.
Tak berhenti pada isu pengupahan, massa aksi juga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. “Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru,” sambung Said.
Di sisi lain, demonstrasi ini juga membawa agenda politik. Buruh menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut Said, mekanisme tersebut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi. “Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh,” tuturnya.
Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.30 WIB dengan titik kumpul di depan Gedung DPR RI dan Gedung Kemnaker. Aparat kepolisian pun telah menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas situasional di sekitar lokasi aksi.
