Buka FGD KPU RI, Bupati Gowa Soroti Pentingnya SDM Berintegritas
LUMINASIA.ID, GOWA -- Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Learning Management System (LMS) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4).
Menurut Husniah, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjalankannya.
“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi pada kualitas manusia yang mengelolanya, baik dari sisi integritas, kapasitas, maupun kesadaran kolektif,” jelasnya.
Ia menyebut, pemilu merupakan momentum penting yang tidak sekadar agenda rutin, tetapi juga menjadi ujian kepercayaan publik serta cerminan kematangan demokrasi suatu daerah.
Karena itu, peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemilu dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Dalam kesempatan tersebut, Husniah juga mengapresiasi langkah KPU RI dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital melalui LMS.
Menurutnya, sistem ini memungkinkan proses peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Learning Management System menjadi ruang belajar tanpa batas yang mampu menjembatani pengetahuan dan praktik,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi hanya bersifat pendukung. Peran utama tetap berada pada manusia yang memiliki komitmen dan menjunjung tinggi nilai kejujuran.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi nasional yang sebelumnya digelar di Lampung dan selanjutnya akan dilaksanakan di Bengkulu.
Ia mengatakan, forum tersebut bertujuan merancang sistem pelatihan digital di lingkungan KPU, termasuk penyusunan modul, sistem, serta tata kelola pelaksanaannya.
Di sisi lain, Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menyebutkan bahwa peserta FGD berasal dari 38 provinsi di Indonesia.
“Hasil diskusi ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan, khususnya yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan strategi dalam pengembangan SDM kepemiluan yang mampu menjawab tantangan zaman serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
