LUMINASIA.ID, INTERNASIONAL — Presiden Taiwan, Lai Ching-te, mengonfirmasi dirinya telah tiba dengan selamat di Eswatini pada Minggu (3/5/2026), setelah sebelumnya menghadapi hambatan perjalanan akibat pencabutan izin lintas udara oleh sejumlah negara Afrika. Keberhasilan kunjungan ini dinilai sebagai momentum politik penting di tengah tekanan domestik yang sedang dihadapi Lai.
Dilansir Kompas, dalam pernyataannya melalui akun X, Lai menyebut Eswatini sebagai satu-satunya negara di Afrika yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Ia tidak merinci rute penerbangan yang ditempuh untuk mencapai negara tersebut setelah sebelumnya perjalanan sempat tertunda.
Kunjungan ini terjadi di tengah dinamika politik internal Taiwan, di mana Lai menghadapi tekanan kuat dari parlemen yang dikuasai oposisi, termasuk Partai Kuomintang. Situasi tersebut bahkan memunculkan proses pemakzulan terhadap dirinya.
Sebelumnya, perjalanan Lai dijadwalkan berlangsung pada 22 April. Namun, tiga negara Afrika—Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar—mencabut izin lintas udara bagi pesawat yang membawa rombongan Presiden Taiwan.
Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan, Pan Meng-an, menuding keputusan tersebut tidak lepas dari tekanan Beijing. “Alasan sebenarnya adalah tekanan kuat yang diberikan oleh otoritas China, termasuk tekanan ekonomi,” ujarnya.
Namun, pihak Beijing membantah tuduhan tersebut. Pemerintah China justru menyatakan menghargai sikap negara-negara Afrika yang menolak memberikan akses lintas udara bagi pesawat Presiden Taiwan.
Kementerian Luar Negeri China bahkan menyebut langkah Lai sebagai tindakan yang “tidak bermartabat” dan tidak akan mengubah posisi Taiwan. “Tindakan tidak bermartabat dan kunjungan Lai akan mempermalukan diri dan tidak mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari China,” demikian pernyataan resmi Beijing.
Perkuat Hubungan dengan Eswatini
Kunjungan ke Eswatini dilakukan dalam rangka mempererat hubungan bilateral, termasuk kerja sama di sektor pertanian, pendidikan, dan budaya. Lai juga dijadwalkan menghadiri peringatan 40 tahun pemerintahan Raja Mswati III.
Dalam pernyataannya kepada Raja Mswati III, Lai menegaskan posisi Taiwan di panggung global. “Republik China, Taiwan, adalah berdaulat dan Taiwan adalah milik dunia,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Ada 23 juta penduduk Taiwan yang berhak untuk berhubungan dengan dunia dan tidak ada negara yang berhak mencegah Taiwan untuk berpartisipasi di dunia.”
Sementara itu, otoritas di Taipei menegaskan bahwa presiden mereka tidak memerlukan izin dari Beijing untuk melakukan perjalanan internasional.
Ketegangan Diplomatik yang Berlanjut
Kunjungan ini kembali menyoroti ketegangan antara Taiwan dan China, terutama terkait prinsip “Satu China” yang terus digaungkan Beijing. Dalam beberapa tahun terakhir, China активно memperluas pengaruh diplomatiknya, termasuk di kawasan Pasifik dan Afrika.
Beberapa negara seperti Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan sejak 2019 dan beralih ke China. Sementara itu, Eswatini tetap menjadi sekutu terakhir Taiwan di Afrika.
Presiden Xi Jinping sebelumnya juga menegaskan bahwa penyatuan Taiwan dengan China adalah sesuatu yang “tidak terhindarkan”.
Di sisi lain, dinamika politik lintas Selat Taiwan masih terus berkembang. Pertemuan antara Xi Jinping dan tokoh Partai Kuomintang pada April 2026 menunjukkan adanya kesamaan pandangan terkait unifikasi, meski belum ada kesepakatan teknis yang konkret.
Kunjungan Lai ke Eswatini pun menjadi simbol perlawanan diplomatik Taiwan terhadap tekanan internasional, sekaligus upaya mempertahankan eksistensinya di panggung global.
