LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sultan Batara menggelar Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 sebagai upaya memperluas akses informasi sekaligus mendorong lebih banyak lulusan SMA, SMK, dan MA dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Teater I-GIFt Unismuh Makassar, Jumat (26/6/2026), tersebut menghadirkan Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan ADik PPAPT Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Dr. Muni Ika, S.Pd., M.Pd., serta Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, dan juga disiarkan secara daring melalui Zoom agar dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa.
Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan program KIP Kuliah di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi banyak keluarga.
"Saya yakin betul bahwa semua anak-anak yang tamat SMA tahun ini pasti mau kuliah. Tapi kendala utama yang mereka hadapi adalah ketiadaan biaya. Amat besar harapan mereka untuk mendapatkan KIP Kuliah ini," kata Ihyani saat membuka kegiatan.
Baca: Bisa Kuliah Gratis! Ini Syarat, Kriteria, dan Besaran Bantuan KIP Kuliah 2026
Menurut Ihyani, Unismuh Makassar saat ini memiliki hampir 15 ribu mahasiswa dengan sekitar dua ribu di antaranya merupakan penerima KIP Kuliah.
Ia menjelaskan bahwa pada 2024 jumlah penerima KIP Kuliah di Unismuh mencapai sekitar 1.400 mahasiswa, namun pada tahun berikutnya kuota tersebut menurun drastis menjadi sekitar 200 mahasiswa.
Penurunan kuota tersebut, kata Ihyani, menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta yang selama ini turut berperan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Ihyani berharap pemerintah dapat menambah kuota KIP Kuliah bagi perguruan tinggi swasta agar semakin banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis dalam menampung lulusan SMA yang belum memperoleh kursi di perguruan tinggi negeri.
"Kami memang berharap pemerintah bisa memberikan tambahan kuota kepada kami. Bantu kami di Unismuh ini untuk membantu anak-anak kita melanjutkan sekolah mereka ke jenjang perguruan tinggi," ujarnya.
Selain mengandalkan program pemerintah, Unismuh juga menjalankan berbagai skema bantuan internal bagi mahasiswa yang belum lolos sebagai penerima KIP Kuliah.
Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk potongan biaya kuliah berdasarkan hasil survei kondisi ekonomi mahasiswa dengan besaran mulai 12 persen, 25 persen, hingga 50 persen.
Baca: Wamendiktisaintek Bakal Resmikan Bank Sampah SWSC saat Wisuda Unismuh
Ihyani mengatakan kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen Persyarikatan Muhammadiyah untuk memastikan mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan ADik PPAPT Kemendiktisaintek, Dr. Muni Ika, menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
"KIP Kuliah adalah program bantuan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Negara hadir, tetapi negara juga memiliki keterbatasan sehingga harus menetapkan kriteria prioritas penerima," ujar Muni.
Ia menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah memprioritaskan calon penerima yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Prioritas tersebut terutama diberikan kepada calon mahasiswa yang sebelumnya tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) saat menempuh pendidikan di SMA, SMK, maupun MA.
Meski demikian, Muni menegaskan bahwa penetapan penerima tetap menyesuaikan kuota yang tersedia di masing-masing perguruan tinggi.
Ia mengungkapkan pemerintah saat ini juga mengusulkan penambahan kuota nasional KIP Kuliah menjadi sekitar 200 ribu penerima dengan dukungan anggaran sekitar Rp15,7 triliun.
Selain KIP Kuliah, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah skema bantuan pendidikan lain, seperti bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa semester akhir dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang belum memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah.
Muni menegaskan bahwa KIP Kuliah bukan satu-satunya pilihan pembiayaan pendidikan tinggi karena masih banyak program beasiswa lain yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa.
Program tersebut di antaranya Beasiswa ADik, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Unggulan, beasiswa pemerintah daerah, hingga bantuan pendidikan yang disediakan oleh perguruan tinggi.
"Jangan pernah kubur mimpi adik-adik sekalian untuk kuliah. Banyak jalan menuju Roma. Yang tidak mungkin adalah ketika berharap tetapi tidak punya usaha," tegasnya.
Muni juga mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah pendaftar KIP Kuliah mencapai sekitar satu juta orang, sedangkan kuota nasional hanya berkisar 200 ribu penerima.
Artinya, hanya sekitar dua dari sepuluh pendaftar yang dapat memperoleh bantuan sehingga calon mahasiswa perlu menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan pendidikan sejak awal.
Ia tetap mengimbau seluruh peserta untuk mendaftarkan diri melalui sistem KIP Kuliah karena peluang memperoleh bantuan tetap terbuka selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, penerapan seleksi yang semakin berbasis data sosial akan membuat penyaluran bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran.
Melalui sosialisasi ini, Unismuh Makassar berharap calon mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme KIP Kuliah 2026 sekaligus mengetahui berbagai alternatif beasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Unismuh juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai mitra strategis guna membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
