LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengambil langkah taktis untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memberlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP.
Kebijakan tersebut mulai berlaku Sabtu (12/9/2026) dan akan diterapkan selama beberapa hari ke depan dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM.
"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai besok," ujar Appi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Appi, kebijakan pembelajaran daring merupakan respons Pemerintah Kota Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM.
Baca: Kawal Keluhan Warga, Appi Temui Petinggi Pertamina dan Minta Semua Nozzle SPBU Diaktifkan
"Langkah ini bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," tambah Appi.
Ia mengatakan, panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU telah berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.
Karena itu, pembelajaran dari rumah dinilai dapat mengurangi pergerakan kendaraan pada jam-jam sekolah, terutama aktivitas antar-jemput siswa.
"Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan," jelasnya.
Baca: Viral Soal Wajib Tunjukkan STNK untuk Beli BBM Subsidi, Pertamina Beri Klarifikasi
Appi berharap penyesuaian sementara tersebut dapat membantu mengurangi penggunaan BBM harian masyarakat sekaligus mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk di sejumlah titik SPBU.
"Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara," terang Appi.
Menurutnya, penerapan pembelajaran daring bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem daring sehingga peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan dari rumah.
Appi menegaskan, penerapan sekolah daring selama beberapa hari ke depan diharapkan dapat mengurangi mobilitas kendaraan secara signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak.
"Edaran akan berlaku mulai 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM," tuturnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu kondisi distribusi dan ketersediaan BBM kembali normal.
Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas masyarakat, pemerintah berharap konsumsi BBM harian dapat ditekan sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
"Ini upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat," tutup Appi.
Sebelumnya, Appi mencari solusi persoalan antrean BBM melalui pertemuan dengan jajaran PT Pertamina Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026).
Usai pertemuan tersebut, Appi turun langsung meninjau kondisi sejumlah SPBU di lapangan. Salah satu SPBU yang didatanginya berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah menyiapkan surat edaran terkait penerapan pembelajaran daring bagi peserta didik sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan penyusunan edaran tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Appi.
Achi menyebut kebijakan pembelajaran daring menjadi salah satu langkah taktis pemerintah untuk merespons kondisi antrean BBM yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas antar-jemput pelajar.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami sedang menyusun edaran untuk penerapan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM," kata Achi.
Menurutnya, kebijakan tersebut disiapkan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, namun mobilitas pelajar dan orang tua menuju sekolah dapat dikurangi sementara waktu.
Achi mengatakan teknis pelaksanaan pembelajaran daring akan diatur dalam surat edaran yang segera dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
"Yang terpenting proses pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons kondisi yang sedang kita hadapi saat ini," tukas Achi.
