LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pertamina memperpanjang waktu operasional 25 SPBU di Kota Makassar menjadi 24 jam serta meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut disampaikan Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, setelah bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, di Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026).
Deny memastikan stok BBM aman dan terpenuhi bagi masyarakat di Makassar maupun Sulawesi Selatan secara umum.
Ia mengatakan sejumlah langkah penanganan di lapangan diharapkan dapat mulai dilakukan secepatnya, bahkan pada hari yang sama setelah pertemuan bersama Wali Kota Makassar.
Baca: Antrean SPBU Makassar Mengular, Ini Cara Pertamina Atasi Masalah
“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.
Salah satu langkah yang telah dilakukan Pertamina adalah memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.
Deny mengatakan jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan operasional SPBU secara dinamis berdasarkan tingkat kepadatan antrean.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Menurutnya, penambahan jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan, tetapi diarahkan untuk mengurai konsentrasi antrean di titik-titik yang mengalami kepadatan.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.
Selain memperpanjang jam operasional, Pertamina juga meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons kondisi antrean yang terjadi di Makassar.
Untuk solar, penyaluran disebut telah meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite juga telah ditingkatkan, dengan kenaikan sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dari kondisi normal.
Baca: Pertamina Patra Niaga Pastikan Penanganan Insiden di SPBU Ammessangeng Wajo
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tuturnya.
“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambah Deny.
Namun, ia menjelaskan jumlah suplai setiap SPBU tidak sama. Penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU serta kondisi di lapangan.
“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.
Pihak Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan dan akan mendorong tambahan suplai ke titik-titik yang membutuhkan.
“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.
Selain menambah suplai dan jam operasional SPBU, Pertamina telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk melakukan penertiban antrean.
Deny mengatakan langkah tersebut diperlukan karena penambahan pasokan harus diikuti dengan pengaturan kendaraan di lapangan.
“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.
“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutup dia.
Langkah tersebut sejalan dengan permintaan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar pelayanan di SPBU dibuat lebih efektif, termasuk mengoptimalkan seluruh nozzle yang tersedia, mempercepat proses pelayanan serta mengatur alur kendaraan agar antrean tidak mengular hingga mengganggu lalu lintas.
Sebelumnya, Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Deny Sukendar bersama jajaran petinggi Pertamina.
Appi mengatakan kedatangannya merupakan bentuk empati sekaligus respons pemerintah kota terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang di SPBU.
“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi mengawali pembicaraan.
Menurut Appi, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM, tetapi juga membutuhkan langkah nyata dari Pertamina dan pemilik SPBU.
Ia menyarankan pengaturan di lapangan agar kendaraan yang datang ke SPBU dapat dilayani secara lebih tertib dan tidak menimbulkan antrean yang mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penambahan atau aktivasi seluruh nozzle serta penambahan petugas operator. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat waktu pelayanan setiap kendaraan sehingga perputaran antrean menjadi lebih lancar.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
Selain itu, Appi meminta pengaturan waktu pengisian berdasarkan jenis kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi hingga bus.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.
Mantan CEO PSM itu menekankan persoalan BBM yang terjadi saat ini harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas.
Dikatakan, Pemerintah Kota memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegas Appi.
Ia mengingatkan antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi hingga mobilitas masyarakat.
Bahkan, kata Appi, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Appi juga mengusulkan agar SPBU yang berada di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi dan konsentrasi kendaraan besar di kawasan padat Makassar dapat ditekan.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Dalam kondisi yang dinilai tidak normal, Appi juga meminta Pertamina meningkatkan dukungan personel di lapangan serta melakukan sosialisasi secara langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar itu.
Ia menegaskan Pemerintah Kota tidak ingin pertemuan tersebut hanya menjadi seremoni. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana antrean segera diurai dan pelayanan BBM kembali normal.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Appi juga menekankan penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Pertamina dan pengelola SPBU dalam mengurai persoalan antrean BBM.
“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.
