LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, meminta pemerintah memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan justru menciptakan persaingan baru bagi pedagang kecil yang telah lebih dulu beroperasi.
Dilansir RRI pernyataan anggota DPRD Makassar tersebut disampaikan Hartono menyusul pembentukan tim verifikasi dan validasi aset pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDKMP di lima kelurahan di Makassar, yang dinilai perlu diikuti evaluasi manfaat program bagi perekonomian masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya membentuk tim gabungan untuk memeriksa aset dan kondisi fisik bangunan KDKMP sebelum diserahterimakan secara resmi kepada pemerintah kota.
Pembentukan tim tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 500.3.2/973/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Makassar.
Lima lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi KDKMP Kelurahan Mangasa, Balang Baru, Pai, Untia, dan Tamangapa.
Hartono mengatakan, keberadaan koperasi perlu dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat, bukan hanya dari pembangunan fisik maupun kelengkapan fasilitasnya.
“Yang perlu dilihat adalah kira-kira Koperasi Merah Putih ini memberikan kontribusi apa bagi ekonomi Makassar. Apakah menguatkan ekonomi masyarakat atau justru sebaliknya?” kata Hartono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).
Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, KDKMP idealnya menjadi mitra pengembangan UMKM yang telah berjalan. Kehadirannya diharapkan dapat memperluas akses pasar, memperkuat jaringan distribusi, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar pengelolaan koperasi dirancang secara cermat sehingga tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kemungkinan perubahan pola distribusi barang kebutuhan masyarakat, termasuk gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, apabila penyalurannya kelak lebih banyak melalui koperasi.
“Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini bukan memperkuat UMKM, tetapi justru menjadi pesaing baru bagi pelaku UMKM yang sudah ada,” tegasnya.
Hartono menilai perubahan jalur distribusi perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha warung, agen, dan pengecer yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan kebutuhan sehari-hari.
Jika tidak dirancang dengan baik, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan pelaku usaha sekaligus tenaga kerja yang mereka serap.
Karena itu, ia meminta Dinas Koperasi dan UKM merumuskan pola kemitraan yang jelas antara KDKMP dan UMKM lokal. Pembagian peran perlu disusun agar koperasi dapat memperkuat ekosistem usaha, bukan mengambil alih pasar yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kalau Koperasi Merah Putih menjadi pendamping UMKM, itu bagus. Namun, kalau justru mengambil alih usaha UMKM yang sudah ada, hal itu bisa melahirkan persoalan baru,” ujarnya.
Selain kemitraan usaha, Hartono juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyalur, tetapi juga akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Ia turut mempertanyakan sejauh mana pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Penggunaan anggaran yang besar, menurutnya, perlu diimbangi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga, termasuk melalui keterlibatan tenaga kerja lokal.
Hartono mendorong pemerintah melakukan evaluasi terukur terhadap manfaat pembangunan KDKMP dengan membandingkan dampak dukungan terhadap koperasi dan alternatif penguatan UMKM.
Dengan demikian, proses verifikasi aset dan bangunan KDKMP di lima kelurahan tersebut tidak hanya berhenti pada pemeriksaan fisik dan administrasi, tetapi juga memastikan kesiapan operasional, pola kemitraan, serta keberlanjutan usaha agar koperasi dapat tumbuh bersama UMKM dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.
