LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Menteri Kabinet Merah Putih hadir turut hadir dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2026 yang berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Selasa (4/6/2026)
Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang tampil sebagai keynote speaker, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Gubernur berbagai propinsi, perwakilan Muspida, perwakilan negara sahabat, serta institusi keuangan.
Kepada para pelaku ekonomi yang hadir Airlangga dan Zulhas di atas panggung menjelaskan arah kebijakan pemerintah mulai dari stabilitas ekonomi nasional, swasembada pangan, pemberdayaan nelayan, transformasi desa, percepatan pembangunan fasilitas waste to energy, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang dan pelatihan vokasi.
Dalam pemaparannya Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih menghadapi tantangan global yang cukup berat, mulai dari dampak pandemi Covid-19 hingga konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia.
Meski demikian, menurutnya prospek ekonomi mulai menunjukkan arah yang lebih baik.
"Kalau kita lihat berbagai skenario global, kita belum pernah hidup di dalam berbagai tantangan. Beberapa tahun yang lalu kita kena Covid, sekarang bergejolak perang. Namun di tengah ketidakpastian, harapan ekonomi mulai kelihatan," ujarnya.
Airlangga mengatakan pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas harga energi, hingga menjaga daya beli masyarakat.
Ia menyebut harga minyak dunia yang masih berada di bawah level tertentu membuat Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.
"Bagi Indonesia, harga keekonomian yang kita hadapi rata-rata masih di bawah 90. Jadi secara nasional dengan harga BBM di bawah 100 sampai akhir tahun, maka untuk Pertalite maupun Biosolar Indonesia aman. Itulah yang menjadi buffer, yaitu APBN kita," katanya.
Menurut Airlangga, stabilitas energi juga didukung sumber energi domestik sehingga fluktuasi tarif listrik relatif dapat dikendalikan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah untuk meredam tekanan inflasi akibat kenaikan harga kemasan plastik yang digunakan pada sektor pangan.
Ia mengatakan pemerintah telah menyetujui pemberian fasilitas tertentu selama enam bulan sesuai arahan Presiden agar dampaknya terhadap inflasi dapat ditekan.
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional yang dinilai menunjukkan tren positif.
Ia menyebut inflasi yang sebelumnya berada di angka 3,34 persen telah turun menjadi 2,88 persen.
Sementara itu, indeks optimisme manufaktur kembali berada pada level 50,2, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12,67 persen secara year on year, sedangkan cadangan devisa berada pada kisaran 145,6 miliar dolar Amerika Serikat.
Di sektor energi, pemerintah juga terus mendorong implementasi program B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, pemerintah memberikan harga khusus biofuel bagi nelayan, yakni Rp6.800 untuk kapal di bawah 20 gross ton (GT) dan Rp15.000 bagi kapal berukuran 20 GT hingga 200 GT.
Dalam kesempatan itu Airlangga juga mengajak anggota APINDO berpartisipasi dalam program magang nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan peserta magang memperoleh pembiayaan dari pemerintah sehingga perusahaan hanya diminta memberikan kesempatan belajar sekaligus merekrut peserta yang dinilai memenuhi kualifikasi setelah masa magang berakhir.
"Mahasiswa Gen Z yang mengikuti pemagangan dibayar oleh pemerintah. Jadi bapak ibu tidak menanggung apa-apa. Tetapi setelah enam bulan kalau bagus diterima," katanya.
Ia menambahkan berdasarkan pelaksanaan sebelumnya, sekitar 60 persen peserta akhirnya direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Swasembada Pangan Tak Bisa Ditawar
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan merupakan kebijakan strategis yang tidak bisa ditawar karena berkaitan dengan kedaulatan bangsa.
"Pak Presiden berpendapat swasembada pangan itu tidak bisa ditawar. Karena swasembada itu menyangkut kehormatan dan menyangkut kedaulatan," ujarnya.
Zulkifli mengatakan pemerintah juga terus melakukan deregulasi berbagai aturan yang selama ini menghambat pelaksanaan kebijakan.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir telah diselesaikan 33 deregulasi dalam bentuk peraturan pemerintah maupun regulasi lainnya.
Di sektor pertanian, pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani yang ditunjukkan melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).
Menurutnya, NTP yang sebelumnya berada di angka 116 telah meningkat menjadi 125 pada tahun 2025.
Ia juga menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
"Alhamdulillah tahun 2025 sudah meningkat menjadi 125. Dan kita berhasil tahun 2025 swasembada beras," katanya.
Keberhasilan tersebut, lanjut Zulkifli, salah satunya didorong penyederhanaan regulasi pupuk.
Dari sebelumnya terdapat 145 aturan, kini hanya tersisa tiga aturan, sehingga penyerapan pupuk meningkat dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga mengubah kebijakan pembelian gabah menjadi Rp5.500 per kilogram untuk seluruh kualitas, sehingga petani lebih terdorong meningkatkan produksi.
Menurutnya, kombinasi dua kebijakan tersebut berhasil meningkatkan produksi beras nasional sekitar 10 persen.
Bangun Kampung Nelayan
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mulai memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
Zulkifli mengatakan nilai tukar nelayan saat ini masih berada di angka 104, sehingga pemerintah menargetkan meningkat menjadi minimal 120.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membangun kampung nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, balai lelang ikan, cold storage, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Kita akan bangun kampung nelayan. Kita bikin pabrik es, balai lelang, cold storage, SPBN dan seluruh kampung nelayan akan saling terhubung," ujarnya.
Desa Jadi Pusat Pertumbuhan
Dalam paparannya, Zulkifli juga menegaskan pemerintah mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menegaskan koperasi tersebut bukan berfungsi sebagai supermarket maupun toko serba ada, melainkan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
"Koperasi itu bukan supermarket, bukan warung. Koperasi adalah infrastruktur pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat desa," katanya.
Menurutnya, koperasi juga akan menjadi offtaker berbagai hasil produksi masyarakat desa sehingga petani dan nelayan memiliki kepastian pasar.
Deregulasi Waste to Energy
Zulkifli juga menyoroti lambatnya pembangunan fasilitas waste to energy akibat banyaknya regulasi yang harus dilalui investor.
Ia menyebut sebelumnya terdapat sekitar 160 aturan yang harus dipenuhi sehingga proses perizinan dapat berlangsung hingga 11 tahun.
Kini pemerintah memangkas regulasi tersebut menjadi sekitar 25 aturan agar pembangunan proyek dapat dipercepat.
Ia menyebut sejumlah kota, termasuk Makassar, masuk dalam program percepatan penyelesaian fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.
"Yang darurat seperti tempat pembuangan, termasuk Makassar, akan kita selesaikan 2027–2028. Pemda tidak perlu membayar, cukup menyediakan lahannya," katanya.
Program Magang Disambut Antusias
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli diwawancara wartawan mengatakan program magang nasional mendapat sambutan sangat besar dari masyarakat.
Ia menjelaskan pada tahap pertama pemerintah membuka kuota 50.000 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 400.000 orang.
"Magang sekarang prosesnya sedang seleksi oleh perusahaan. Batch pertama 50.000 orang dan antusiasmenya luar biasa. Yang daftar lebih dari 400.000," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program tersebut agar peserta memperoleh perusahaan yang sesuai dengan bidang studinya.
Selain program magang, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan program pelatihan vokasi bagi 270.000 peserta.
Yassierli mengatakan kurikulum dan instruktur telah disiapkan, sementara pelatihan dilaksanakan melalui 43 balai pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta akan diperluas ke balai pelatihan di daerah.
"Kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap. Kita sudah melatih 70.000 dan akan menambah 270.000 pelatihan vokasi di 43 balai yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
