LUMIMASIA.ID - Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu pers istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia pada Sabtu (27/9).
Menurut Luhut, langkah tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan brutal yang merusak kebebasan pers dan hak asasi manusia.
“Ini pengkhianatan terhadap demokrasi! Wartawan hanya menjalankan tugasnya, tapi malah dibungkam. Siapa pun yang berada di balik keputusan ini telah menodai konstitusi dan menunjukkan wajah asli kekuasaan yang takut dikritik,” tegas Luhut.
Ia menilai sikap Istana menunjukkan arogansi sekaligus ketidakmampuan menghadapi pertanyaan kritis. Padahal, kata dia, setiap pejabat publik, terutama Presiden, berkewajiban menjawab isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.
“Kalau pertanyaan soal program rakyat saja dianggap ancaman, lantas apa yang boleh ditanyakan? Apakah Istana kini ingin mengatur isi mulut wartawan? Ini pelecehan terhadap profesi jurnalistik!” ujarnya.
Luhut mendesak agar kartu liputan tersebut segera dipulihkan dan Istana menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia menekankan bahwa pers adalah benteng terakhir demokrasi yang tidak boleh dilemahkan oleh kekuasaan.
“Jika pers dibiarkan dibungkam, rakyat akan hidup dalam kegelapan informasi. Saya tegaskan, siapa pun yang menghalangi kerja wartawan, sama saja melawan rakyat dan harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan sejarah,” tutupnya dengan nada keras.
