LUMINASIA.ID, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit sekaligus pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menilai kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun BUMN yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, serta bebas dari praktik korupsi sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi negara.
"Kami dari FSP BUMN Bersatu mengapresiasi langkah Danantara yang berkoordinasi dengan KPK dalam membersihkan BUMN. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar BUMN menjadi institusi yang sehat, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," ujar Arief Poyuono kepada media, Jumat (3/7/2026).
Menurut Arief, keterlibatan KPK menunjukkan bahwa agenda restrukturisasi BUMN tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan perampingan organisasi, tetapi juga memastikan setiap dugaan penyimpangan yang pernah terjadi diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia mengatakan pembenahan fundamental BUMN memang harus menjadi prioritas utama Danantara, terutama terhadap perusahaan-perusahaan negara yang selama bertahun-tahun tidak produktif dan justru menjadi beban keuangan negara.
Arief menilai masih terdapat sejumlah BUMN yang tidak lagi memiliki prospek bisnis yang jelas, namun tetap mempertahankan struktur organisasi besar dengan biaya operasional tinggi sehingga mengurangi kemampuan perusahaan menyumbang dividen maupun penerimaan negara.
"Selama ini kami melihat Danantara memang harus berkonsentrasi pada agenda pembersihan dan perampingan BUMN. Tidak semua BUMN mampu memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara. Karena itu, restrukturisasi harus dilakukan secara objektif agar aset negara dikelola lebih produktif dan efisien," jelasnya.
Meski mendukung restrukturisasi, Arief menegaskan proses tersebut harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan yang ditemukan selama proses audit.
Karena itu, FSP BUMN Bersatu mendorong agar pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga bersinergi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar proses audit, investigasi, hingga penindakan berjalan lebih komprehensif.
"Kami mendukung penuh langkah Danantara. Bahkan kami menyarankan agar strategi ini juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan Agung dan Polri. Sinergi antara Danantara, KPK, Kejaksaan Agung dan Polri akan memperkuat proses audit, penegakan hukum, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan di lingkungan BUMN," katanya.
Arief menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi BUMN yang sedang dijalankan pemerintah sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat melalui pengelolaan aset negara yang akuntabel.
Ia mengungkapkan selama ini FSP BUMN Bersatu telah menyerahkan berbagai data terkait dugaan korupsi di lingkungan BUMN kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Kami selama ini sudah memberikan data ke semua APH soal korupsi di BUMN. Dengan langkah ini FSP BUMN Bersatu meminta Danantara dan lintas APH untuk segera memproses semua pengelola BUMN yang membuat kerugian negara. Hal ini pernah kami sampaikan langsung kepada Prabowo saat membuat fakta integritas bersama FSP BUMN Bersatu," lanjut Arief yang juga menjabat Komisaris PT Pelindo (Persero).
Arief juga menyinggung konsistensi FSP BUMN Bersatu dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, FSP BUMN Bersatu menjadi satu-satunya federasi serikat pekerja yang secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan tersebut meski sempat menghadapi berbagai kritik dan rencana pelaporan ke Bawaslu.
"FSP BUMN Bersatu sangat jelas bahwa kami satu-satunya serikat pekerja pada 2024 yang mendukung kemenangan Prabowo-Gibran. Saat serikat pekerja lainnya memberikan dukungan kepada kontestan lain, berbagai laporan ke Bawaslu tidak mengurangi komitmen kerja kami untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada saat itu," pungkas Arief.
