Langsung ke konten
DuaSisi
jmsi sulsel
  • HIBURAN
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • VIRAL
  • PERISTIWA
  • SULSEL
  • EDUKASI
  • LIFESTYLE
  • OPINI
  • VIDEO
  • MAKASSAR
  • INDEKS
Beranda Ekonomi

Ekonomi Syariah RI Terhambat Regulasi, Produk Ilegal, dan Minim Inovasi

Minggu, 23 November 2025 13:35
Editor: Luminasia.id
  • Bagikan
Profesor investasi dan keuangan Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Imron Mawardi, Sp., M.Si., memaparkan tantangan besar sekaligus potensi cerah yang dimiliki oleh ekonomi Islam, baik di Indonesia maupun di kancah global. Pemaparan tersebut disampaikan dalam sesi presentasi pada kegiatan media gathering Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) yang berlangsung di Hotel The Alana Malang.

LUMINASIA.ID  – Profesor investasi dan keuangan Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Imron Mawardi, Sp., M.Si., memaparkan tantangan besar sekaligus peluang ekonomi Islam Indonesia dalam media gathering OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di Hotel The Alana Malang, Minggu (24/11/2025).

Menurut Prof. Imron, ekonomi syariah Indonesia menghadapi dua masalah utama: rendahnya literasi masyarakat dan regulasi yang belum kuat.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah baru berada di angka 43,42%, sedangkan inklusi hanya 13,41%.

Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan sektor keuangan konvensional.

Dalam paparannya, Prof. Imron menyoroti belum selarasnya berbagai regulasi yang mendukung ekonomi syariah.

“Menurut saya, penerapan ekonomi syariah tidak bisa totally karena regulasi tidak mendukung,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem halal membutuhkan kerja sama banyak lembaga seperti BPKH, MUI, BI, OJK, Kemenkop, Kemenkeu, hingga LPS.

Kendala regulasi ini juga terlihat dalam penerapan UU Jaminan Produk Halal (JPH).

"Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal lemah." Tegas Prof Imron.

Ia menyebut pemberlakuan UU JPH No. 33/2014 terus mundur karena pelaku usaha dan infrastruktur belum siap.

“Ini menyebabkan skor halal food turun dan dalam SGIE peringkatnya turun dari peringkat 2 ke peringkat 4,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan lain di sektor keuangan kecil.

“Size of business menjadikan biaya mahal, infrastruktur kurang, sehingga kurang menarik. Ini juga berdampak pada kurangnya SDM yang andal.”

Selain itu, terdapat tantangan eksternal yang semakin menekan industri halal dan keuangan syariah nasional.

Prof. Imron menyebut membanjirnya produk impor ilegal sebagai ancaman nyata, terutama di sektor kosmetik dan makanan, yang membuat produk lokal semakin terdesak.

Tantangan lain adalah inovasi produk keuangan syariah yang masih terbatas.

Hingga kini belum ada akad global yang berlaku secara seragam di semua negara, dan banyak produk keuangan syariah justru masih mengimitasi produk konvensional sehingga sulit berkembang lebih jauh.

Meski begitu, posisi Indonesia dalam peta ekonomi Islam global tetap kuat.

Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 dari Dinar Standard, Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Secara global, aset keuangan syariah tumbuh 11% menjadi USD 4,9 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 7,5 triliun pada 2028.

Nilai total pasar ekonomi Islam dunia pada 2023 mencapai USD 7,35 triliun dan diperkirakan menembus USD 10,88 triliun pada 2028.

Sektor dengan pertumbuhan tercepat, seperti Muslim friendly tourism yang naik 77,09%, menunjukkan peluang besar di pasar global.

Untuk Indonesia sendiri, total aset keuangan syariah mencapai Rp9.927,04 triliun dengan pangsa pasar 26,8% dari total aset nasional, tumbuh 11,8% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan terbesar datang dari sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah yang naik 24,7% Year-on-Year, terutama berkat peningkatan aset dana pensiun syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



Tags: OJK Dewan Komisioner OJK

Baca Juga

97 Pinjol Terbukti Lakukan Kartel Bunga, KPPU Beri Denda Total Rp775 M
97 Pinjol Terbukti Lakukan Kartel Bunga, KPPU Beri Denda Total Rp775 M
Pengucapan Sumpah Jabatan, Tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK Resmi Bertugas
Pengucapan Sumpah Jabatan, Tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK Resmi Bertugas
OJK Tegaskan Debitur Bank Bisa Kena Sanksi Pidana
OJK Tegaskan Debitur Bank Bisa Kena Sanksi Pidana
OJK Jatuhkan Sanksi ke Dua Emiten Pasar Modal, Denda hingga Pembekuan Izin
OJK Jatuhkan Sanksi ke Dua Emiten Pasar Modal, Denda hingga Pembekuan Izin
QRIS Sulsel Tembus 1,31 Juta Merchant, Aset Perbankan Capai Rp212 Triliun
QRIS Sulsel Tembus 1,31 Juta Merchant, Aset Perbankan Capai Rp212 Triliun
Sepanjang 2025 Transaksi Saham di Sulsel Capai Rp41 Triliun, Naik 85 Persen Dibanding 2024
Sepanjang 2025 Transaksi Saham di Sulsel Capai Rp41 Triliun, Naik 85 Persen Dibanding 2024

Populer

  • 1
    Pastikan Stok Aman, Bupati Sinjai Minta Warga Tidak Panik dan Beli BBM Sesuai Kebutuhan
  • 2
    Viral! Clara Shinta Ungkap Alexander Assad Selingkuh, Padahal Baru Nikah Agustus 2025
  • 3
    Harga BBM di Sulsel Hari Ini, Diprediksi Naik Awal April
  • 4
    Sukses Perkuat Koneksi Makassar dan Australia, Kadis Kominfo Makassar M Roem Raih Emerging Leader Award 2026
  • 5
    Israel Ledakkan Markas UNIFIL Lebanon, Satu Personel Penjaga Perdamaian Tewas

Ekonomi

  • Lonjakan Trafik Data XLSMART Tembus 21 Persen Saat Lebaran 2026, Aktivitas Digital Meningkat Tajam
    Lonjakan Trafik Data XLSMART Tembus 21 Persen Saat Lebaran 2026, Aktivitas Digital Meningkat Tajam
  • Pelindo Regional 4 Catat 758 Ribu Penumpang Lebaran 2026, Naik 10,41 Persen
    Pelindo Regional 4 Catat 758 Ribu Penumpang Lebaran 2026, Naik 10,41 Persen
  • 1 April 2026 Harga BBM Tetap, Tidak Naik!
    1 April 2026 Harga BBM Tetap, Tidak Naik!

Peristiwa

  • Telkomsel Hadirkan Mode Dasar Instagram untuk SIMPATI, Akses Tetap Jalan Meski Kuota Habis
    Telkomsel Hadirkan Mode Dasar Instagram untuk SIMPATI, Akses Tetap Jalan Meski Kuota Habis
  • Warga Kampung Halaman Bela Bryon Noem, Soroti Dampak Viral dan Privasi Keluarga Pejabat
    Warga Kampung Halaman Bela Bryon Noem, Soroti Dampak Viral dan Privasi Keluarga Pejabat
  • WFH ASN Pemda Setiap Jumat, Pemerintah Dorong Efisiensi Anggaran dan Percepatan Digitalisasi
    WFH ASN Pemda Setiap Jumat, Pemerintah Dorong Efisiensi Anggaran dan Percepatan Digitalisasi
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Struktur
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Indeks
© 2024 - 2026 LUMINASIA.ID