LUMINASIA.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Daerah yang dikenal dengan sebutan Butta Salewangang ini resmi meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara nasional di Jakarta, Selasa (27/1/2026), dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa negara harus hadir untuk memastikan masyarakat kecil mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujar Chaidir Syam.
Komitmen Chaidir Syam bersama Wakil Bupati Muetazim Mansyur terlihat dari peningkatan alokasi anggaran jaminan kesehatan daerah yang cukup signifikan. Pada 2025, Pemkab Maros menganggarkan Rp27 miliar untuk menjamin 52.961 jiwa. Sementara pada 2026, anggaran ditingkatkan menjadi Rp35 miliar untuk meng-cover 72.191 jiwa.
“Alhamdulillah, tahun ini kuota kita naikkan. Seluruh iuran BPJS Kesehatan untuk 72.191 jiwa dibayarkan penuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros,” ujar bupati dua periode tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa Maros kini masuk dalam kategori UHC Prioritas, yang memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat.
“Keuntungannya, jika masyarakat didaftarkan di daerah UHC Prioritas, kartu BPJS Kesehatan langsung aktif saat itu juga. Tidak perlu menunggu 14 hari atau satu bulan seperti di daerah lain,” jelas Yunus.
Untuk mempertahankan status tersebut, Yunus menyebut terdapat tiga indikator utama yang wajib dipenuhi. Pertama, cakupan kepesertaan harus di atas 98 persen. Kedua, minimal 80 persen dari total peserta berstatus aktif. Ketiga, tidak boleh ada tunggakan pembayaran iuran.
“Satu bulan saja menunggak, status UHC bisa langsung gugur,” tegasnya.
Program jaminan kesehatan daerah ini telah dirintis sejak 2023 dan kini memasuki tahun keempat pelaksanaan. Dengan dukungan anggaran Rp35 miliar, duet Chaidir–Muetazim berharap tidak ada lagi warga Maros yang terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.
