LUMINASIA.ID, NASIONAL - Polemik pengadaan kapal perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Keuangan kembali mencuat. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dipersoalkan bukan berasal dari anggaran rutin yang dicairkan Kemenkeu, melainkan dari skema pinjaman luar negeri pemerintah Inggris.
Dilansir Detik, penegasan ini disampaikan Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut anggaran kapal untuk KKP telah dikucurkan, namun industri galangan kapal nasional belum menerima pesanan.
Menurut Trenggono, pemahaman mengenai asal pendanaan menjadi kunci agar tidak terjadi simpang siur informasi di publik. Ia meminta agar pengecekan dilakukan terlebih dahulu di internal Kementerian Keuangan sebelum menyimpulkan bahwa dana sudah cair tetapi belum ditindaklanjuti.
"Coba ditanyakan kembali ke internal, apakah benar dana tersebut sudah dikucurkan," ujar Trenggono.
Ia menambahkan, proyek ambisius pembangunan 1.500 kapal ikan memang dirancang lewat kerja sama pendanaan dengan pemerintah Inggris. Karena menggunakan kredit luar negeri, proses administrasi, mekanisme penarikan, hingga tahapan implementasinya berbeda dengan belanja yang bersumber dari APBN murni.
Sebelumnya, dalam forum revitalisasi industri galangan kapal yang digelar Kadin Indonesia, Menkeu Purbaya mengaku heran karena belum ada pesanan dari KKP ke galangan domestik. Padahal, menurutnya, dukungan anggaran untuk pengadaan kapal sudah tersedia.
Perbedaan penjelasan ini memunculkan kebutuhan sinkronisasi data dan komunikasi antar kementerian, terutama agar program penguatan armada perikanan nasional serta pemberdayaan industri galangan dalam negeri dapat berjalan tanpa hambatan.
