LUMINANSIA.ID, MAKASSAR — Kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Hingga Januari 2026, total aset perbankan di provinsi ini tercatat mencapai Rp212,19 triliun.
Di saat yang sama, penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus berkembang dengan jumlah merchant menembus 1.319.115 unit.
Data tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor OJK Sulselbar, Makassar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman serta sejumlah pimpinan lembaga jasa keuangan, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan pemerintah daerah guna memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Sekda Sulsel Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia ke depan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan pemerintah bisa terwujud,” ujar Jufri.
Ia menilai forum tersebut menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi pelaku industri jasa keuangan untuk saling bertukar informasi serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor keuangan secara bersama-sama.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengapresiasi yang telah dilakukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan peran serta dari OJK,” lanjutnya.
Jufri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh keberadaan forum komunikasi tersebut. Menurutnya, FKIJK tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat koordinasi di antara pelaku industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
“FKIJK itu kan komunitas, dan saya kira itu keberadaannya sangat positif. Kenapa? Karena di samping OJK mengawasi bisnis perbankan dan bisnis keuangan, tentu komunitas ini juga menjadi ajang silaturahmi, saling berbagi informasi, dan seterusnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, berbagai persoalan di sektor keuangan dapat diselesaikan secara lebih efektif.
“Sehingga persoalan-persoalan sulit yang mungkin kalau tidak dibicarakan secara kolegal bisa menjadi lebih rumit, melalui keberadaan FKIJK ini bisa dijadikan sarana untuk penyelesaian,” tambah Jufri.
Sejalan dengan penguatan koordinasi tersebut, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid. Per Januari 2026, dana pihak ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp145,27 triliun, sementara total penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,56 persen secara tahunan (year on year). Sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 3,76 persen, yang menunjukkan risiko kredit masih berada dalam batas terkendali.
Rasio loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 119,11 persen. Angka tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan kuat dalam mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Selatan.
Jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran kredit produktif terbesar berada pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp38,21 triliun. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menyusul dengan nilai Rp15,80 triliun, kemudian sektor industri pengolahan sebesar Rp8,32 triliun serta sektor konstruksi Rp4,97 triliun.
Dari sisi wilayah, distribusi kredit masih didominasi Kota Makassar dengan porsi mencapai 52,16 persen. Selanjutnya disusul Kota Palopo sebesar 7,05 persen, Kota Parepare 4,15 persen, serta Kabupaten Bulukumba sebesar 4,08 persen.
Tidak hanya sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat pada sejumlah lembaga jasa keuangan non-bank. Layanan fintech lending mencatatkan pertumbuhan sebesar 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan sektor penjaminan tumbuh 36,64 persen. Sementara sektor asuransi tercatat mengalami penurunan pada nilai premi maupun klaim.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga akhir tahun tercatat sebanyak 525.596 investor, atau tumbuh 31,23 persen secara tahunan.
Nilai transaksi saham di wilayah ini bahkan mencapai Rp41,87 triliun, meningkat 85,10 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus digulirkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan. Salah satunya adalah program Hapus Rentenir yang telah menyalurkan kredit dengan plafon mencapai Rp31,38 triliun.
Selain itu, telah terbentuk sebanyak 1.611 klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha produktif di daerah.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong melalui perluasan penggunaan QRIS. Hingga saat ini, jumlah merchant yang menggunakan QRIS di Sulawesi Selatan telah mencapai 1.319.115 unit, yang menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital oleh pelaku usaha dan masyarakat.
Upaya peningkatan inklusi keuangan juga dilakukan melalui program One Student One Account yang telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar. Program ini bertujuan menanamkan kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini.
Sementara itu, program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK juga terus digalakkan. Hingga kini, program tersebut telah menyelenggarakan 51 kegiatan dengan total peserta mencapai 631.813 orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, nelayan, hingga petani.
Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, pimpinan dan perwakilan industri jasa keuangan, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, serta sejumlah insan media di Sulawesi Selatan.
