LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Upaya Pemerintah Kota Makassar mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos) kini memasuki fase krusial, bukan hanya soal kesiapan sistem, tetapi juga kemampuan masyarakat beradaptasi. Di balik progres persiapan yang telah mencapai sekitar 70 persen, tantangan terbesar justru terletak pada rendahnya literasi digital warga, khususnya kelompok ekonomi bawah yang menjadi target utama program ini.
Dilansir Rakyat Sulsel, langkah menghadirkan sekitar 6.000 agen lapangan memang menjadi strategi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Namun, pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif. Ketergantungan pada agen—yang mayoritas berasal dari ASN dan PPPK—mengindikasikan bahwa masyarakat belum siap mandiri dalam mengakses layanan digital, sehingga peran manusia tetap dominan dalam sistem yang seharusnya berbasis teknologi.
Di sisi lain, digitalisasi juga membuka kerentanan baru, terutama terkait keamanan dan validitas data kependudukan. Pemerintah mengakui adanya potensi penyalahgunaan data, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang bisa berdampak pada ketepatan sasaran bansos. Risiko ini menjadi ironi di tengah tujuan awal digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi distribusi bantuan.
Meski demikian, integrasi sistem dengan berbagai basis data seperti DTKS, BPJS, hingga kepemilikan aset tetap menjadi harapan besar untuk memperbaiki persoalan klasik bansos—yakni salah sasaran. Program ini pada akhirnya menjadi ujian nyata: apakah digitalisasi mampu benar-benar memperbaiki tata kelola bantuan sosial, atau justru memperlihatkan bahwa kesiapan sosial masih tertinggal dibanding ambisi teknologi pemerintah.
