LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat layanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan dengan menyiapkan armada kapal antar pulau.
Langkah tersebut memasuki tahap konkret setelah adanya dukungan dari Kementerian Perhubungan yang akan menambah armada kapal untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Munafri mengungkapkan bahwa tambahan kapal dari pemerintah pusat telah masuk tahap alokasi dan segera memasuki proses penyerahan.
“Kami sudah meminta tambahan armada dan sudah dialokasikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kapal tersebut bisa diserahkan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Perhubungan Laut yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
Menurut Munafri, penguatan transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah kepulauan Makassar sangat bergantung pada moda laut, yang selama ini dikenal masyarakat sebagai “pete-pete laut”.
“Kapal ini nantinya akan menjadi transportasi reguler yang menghubungkan antar pulau, seperti pete-pete yang memiliki trayek tetap,” jelasnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan satu unit kapal sebagai tahap awal yang akan digunakan untuk uji coba operasional.
Armada tersebut direncanakan segera diluncurkan sebagai percontohan sebelum layanan diperluas secara bertahap.
“Kita sudah punya satu kapal untuk percobaan, nanti akan segera kita launching untuk uji coba,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah kota juga menjajaki penambahan satu unit kapal melalui skema kerja sama dengan Kementerian Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran serta menghitung kebutuhan operasional, termasuk konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh.
Rute yang telah disurvei mencakup jalur dari daratan menuju Pulau Barrang Lompo, kemudian dilanjutkan ke Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, dan kembali melalui beberapa titik pulau lainnya.
“Rute ini sudah kami hitung, termasuk kebutuhan BBM dan waktu tempuhnya,” ujarnya.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, menurut Rheza, masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh, namun tetap berpotensi dilayani jika armada bertambah.
Dari sisi operasional, layanan kapal ini diperkirakan masih terbatas pada tahap awal, dengan frekuensi sekitar satu kali dalam sepekan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran bahan bakar.
“Kalau nanti ada tambahan anggaran, frekuensi pelayaran bisa ditingkatkan,” katanya.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang dan menggunakan jenis kapal kayu dengan kecepatan rata-rata sekitar 7 knot.
Kondisi cuaca dan gelombang laut juga menjadi faktor penting dalam menentukan jadwal dan kecepatan pelayaran.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau menjadi tantangan yang tengah diatasi.
Saat ini, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki fasilitas dermaga, sementara pulau lain masih dalam tahap perencanaan pembangunan.
Meski demikian, respons masyarakat terhadap rencana layanan ini disebut sangat positif, mengingat selama ini warga harus menyewa kapal secara mandiri untuk mobilitas antar pulau.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat jika dukungan anggaran memungkinkan.
Untuk tahap awal, program akan dimulai dengan soft launching dan uji coba operasional guna melihat efektivitas layanan di lapangan.
“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa mulai. Kita akan lakukan uji coba terlebih dahulu,” ujar Rheza.
Dengan penguatan layanan transportasi laut ini, pemerintah berharap konektivitas wilayah kepulauan semakin terbuka, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
