SIGAP PESISIR Diluncurkan, BPBD Makassar Target Pangkas Respons Darurat dari 90 Menit Menjadi 15 Menit

LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar meluncurkan SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir) sebagai inovasi baru untuk mempercepat penanganan kondisi darurat di kawasan pesisir.

Melalui sistem tersebut, BPBD menargetkan waktu respons penanganan bencana yang selama ini rata-rata mencapai 90 menit dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 15 menit.

Peluncuran SIGAP PESISIR diumumkan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar di Makassar, Jumat (17/7/2026), bersamaan dengan berbagai langkah penguatan kapasitas kebencanaan, mulai dari pembentukan puluhan ribu relawan mahasiswa hingga kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan akibat potensi El Nino.

Menurut Fadli, kawasan pesisir Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi sehingga membutuhkan sistem penanganan yang lebih cepat, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif," ujar Fadli.

Ia menjelaskan, inovasi tersebut dibangun melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) baru yang menghubungkan seluruh unsur terkait agar proses koordinasi tidak lagi terkendala birokrasi ketika terjadi keadaan darurat.

Melalui sistem tersebut, BPBD berharap penanganan berbagai ancaman di wilayah pesisir, seperti banjir rob, abrasi, gelombang ekstrem, cuaca buruk, hingga kecelakaan di laut dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya.

Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, SIGAP PESISIR juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan penyelamatan dasar agar warga mampu melakukan tindakan awal sebelum tim penyelamat tiba di lokasi.

Implementasi sistem tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi.

Di sisi lain, BPBD Makassar juga memperkuat sumber daya manusia kebencanaan melalui kerja sama dengan 23 perguruan tinggi di Kota Makassar.

Program tersebut menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani bersama perguruan tinggi untuk mencetak relawan muda yang memiliki kemampuan dasar penanganan bencana.

Mahasiswa akan mendapatkan pelatihan mulai dari vertical rescue, water rescue, medical rescue, manajemen bencana, hingga pertolongan pertama.

Saat ini pelatihan telah dimulai. Sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia menjadi peserta pertama sebelum dilanjutkan ke kampus lainnya sesuai jadwal yang telah disusun.

"Target kami sedikitnya ada 23 ribu mahasiswa yang memiliki kemampuan dasar kebencanaan sehingga menjadi sumber daya siap pakai ketika terjadi bencana," kata Fadli.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya sadar bencana sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori kebencanaan, tetapi juga mampu menjadi relawan terlatih yang siap membantu pemerintah dalam kegiatan mitigasi, edukasi, hingga penanganan bencana di lapangan.

Selain fokus pada penguatan SDM dan sistem respons darurat, BPBD Makassar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan panjang akibat fenomena El Nino.

Fadli mengatakan seluruh tahapan awal telah dilakukan melalui asesmen lapangan dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah selanjutnya akan menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan status penanganan yang akan diberlakukan.

Apabila nantinya ditetapkan status tanggap darurat, BPBD akan menyalurkan bantuan air bersih melalui mobil tangki maupun pengisian tandon air di wilayah terdampak.

Hasil asesmen sementara menunjukkan sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan berpotensi mengalami kekurangan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Meski demikian, Fadli menegaskan angka tersebut masih berupa potensi dan belum seluruhnya menjadi korban terdampak.

Saat ini BPBD juga telah mulai melakukan intervensi awal dengan menyalurkan dua unit tandon air ke wilayah prioritas, sementara sekitar 57 unit tandon lainnya masih disiapkan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Kalau nanti status sudah ditetapkan pemerintah, maka seluruh stakeholder akan bergerak sesuai perannya masing-masing sehingga penanganan bisa dilakukan secara terpadu," pungkas Fadli.

Adapun 23 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama BPBD Kota Makassar meliputi:

- 1. Universitas Hasanuddin (Unhas)

- 2. Universitas Negeri Makassar (UNM)

- 3. Universitas Muslim Indonesia (UMI)

- 4. Universitas Islam Makassar (UIM)

- 5. Universitas Bosowa (Unibos)

- 6. Institut Kesehatan Pelamonia Makassar

- 7. STIKES Gunung Sari Makassar

- 8. STIKES Amanah Makassar

- 9. Universitas Indonesia Timur (UIT)

- 10. Politeknik Pariwisata Makassar

- 11. Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional