LUMINASIA.ID, JAKARTA – Iran menghadapi gejolak politik internal setelah muncul ketegangan antara kelompok ulama garis keras dan para pejabat pemerintahan yang memimpin negara pascaperang dengan Amerika Serikat. Perpecahan tersebut memicu spekulasi mengenai adanya upaya "kudeta lunak" di tubuh Republik Islam.
Ketegangan mulai terlihat saat prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran pada awal Juli. Alih-alih memberikan penghormatan kepada mendiang pemimpin, sebagian pelayat justru meneriakkan slogan "Mati bagi para kompromis!" ketika Presiden Masoud Pezeshkian berjalan di samping peti jenazah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dilaporkan terpaksa meninggalkan lokasi pemakaman setelah dilempari batu oleh massa yang menuduhnya sebagai "pengkhianat yang menjual negara." Araghchi sebelumnya memimpin negosiasi dengan Amerika Serikat yang menghasilkan pelonggaran sebagian sanksi internasional terhadap Iran.
Menurut laporan CNN, insiden tersebut mencerminkan meningkatnya pengaruh faksi ultra-garis keras yang menilai para pejabat pemerintahan telah mengkhianati nilai-nilai Revolusi Islam dengan menyepakati kesepakatan bersama Amerika Serikat.
Kecurigaan semakin berkembang karena Pemimpin Tertinggi yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, hampir tidak pernah tampil di hadapan publik sejak menggantikan ayahnya. Sebagian kalangan meyakini ia sengaja menghindari sorotan karena alasan keamanan, sementara pihak lain berspekulasi mengenai kondisi kesehatannya.
Kelompok garis keras menilai para pejabat pemerintahan justru menyerah kepada Amerika Serikat melalui kesepakatan yang dianggap bertentangan dengan arahan Mojtaba Khamenei. Meski demikian, pemerintahan tetap berjalan dengan Presiden Pezeshkian, Ketua Negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi tokoh paling aktif mewakili Iran dalam berbagai proses diplomasi.
Tuduhan mengenai kudeta semakin menguat setelah anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian menuliskan peringatan di platform X.
"Peringatan kepada rakyat Iran: apakah sebuah kudeta sedang berlangsung?" tulis Nabavian.
Beberapa hari kemudian ia kembali menegaskan sikapnya.
"Dalam momen perpisahan dengan Imam Syahid (Khamenei), kami mengangkat panji pembalasan atas darahnya dan berdiri teguh melawan kudeta," ujarnya.
Pakar Iran yang berbasis di Amerika Serikat, Arash Azizi, menilai tuduhan tersebut muncul karena kelompok ultra-garis keras tidak memiliki akses langsung kepada Mojtaba Khamenei.
"Absennya Mojtaba membuat mereka tidak bisa berhubungan langsung dengannya, sementara Ghalibaf dan sekutunya secara efektif menjalankan negara. Karena itu kelompok ultra-garis keras menuduh Ghalibaf dan Pezeshkian merancang kudeta terhadap Mojtaba," kata Azizi kepada CNN.
Situasi semakin memanas ketika tokoh religius Mohammad Ali Bakhshi, yang dikenal dekat dengan aparat keamanan Iran, melontarkan ancaman terbuka kepada Presiden Pezeshkian dalam sebuah acara.
"Tuan Presiden, jika syarat-syarat Pemimpin tidak dipenuhi, maka kamilah pisaunya dan lehermu adalah sasarannya. Kami akan membuat hidupmu seperti neraka," ujar Bakhshi.
Ancaman tersebut menuai kecaman luas. Namun hingga kini belum diketahui apakah otoritas Iran akan mengambil langkah hukum terhadap Bakhshi.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ketegangan politik di Iran tidak hanya dipengaruhi konflik eksternal dengan Amerika Serikat, tetapi juga persaingan kekuatan di dalam negeri yang semakin terbuka setelah pergantian kepemimpinan tertinggi negara tersebut.
