LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyiapkan sistem pengawasan yang lebih terukur untuk memastikan seluruh lurah benar-benar menjalankan tugas dan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan lurah menjalankan program pemerintahan, tetapi juga kehadiran di wilayah, respons terhadap persoalan warga, pengawasan kebersihan hingga aktivitas pelayanan di kantor kelurahan.
Munafri mengatakan, lurah merupakan pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga semestinya paling mengetahui kondisi wilayah yang dipimpinnya.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” jelas Appi, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, lurah harus aktif turun ke lapangan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Mulai dari kondisi lingkungan, persoalan persampahan, pelayanan warga hingga berbagai program pemerintah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab lurah.
Karena itu, Munafri tidak ingin kinerja lurah hanya diukur berdasarkan administrasi atau laporan yang masuk ke kantor.
Ia ingin memastikan aktivitas dan hasil kerja lurah benar-benar dapat dilihat di lapangan.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Munafri mengatakan sistem tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja lurah.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar Lurah ada kerjanya,” katanya.
Lurah Harus Hadir di Tengah Warga
Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga menyoroti laporan mengenai sejumlah lurah yang dinilai belum menjalankan tugas secara maksimal.
Ia mengungkapkan, ada laporan mengenai lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi dibandingkan berada di kantor dan menjalankan tugas pelayanan.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibedakan dengan lurah yang memang mengalami kendala kesehatan.
Munafri meminta laporan mengenai lurah yang secara fisik tidak mampu menjalankan tugas juga disampaikan kepadanya agar dapat dicarikan solusi.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” imbuh alumni FH Unhas itu.
Namun, ia menegaskan kondisi kesehatan tidak boleh disamakan dengan pejabat yang secara fisik sehat tetapi tidak memiliki kemauan untuk bekerja.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tuturnya.
Munafri juga mengungkap adanya laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi dibandingkan tugas pemerintahan.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Munafri.
Camat Diminta Menilai Lurah Secara Objektif
Munafri kemudian meminta para camat melakukan penilaian terhadap lurah secara objektif berdasarkan fakta di lapangan.
Ia tidak ingin evaluasi kinerja berubah menjadi alat untuk menjatuhkan lurah karena persoalan pribadi.
Menurutnya, lurah yang memang berkinerja buruk harus mendapatkan penilaian sesuai kondisi sebenarnya.
Sebaliknya, lurah yang bekerja baik juga tidak boleh mendapatkan penilaian buruk hanya karena persoalan dendam atau kepentingan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesan Appi.
Munafri bahkan tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas terhadap lurah yang terus-menerus bermasalah dengan camat maupun atasannya.
Namun, seluruh proses pembinaan dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan tertentu.
Kebersihan Jadi Tanggung Jawab Lurah
Selain persoalan kehadiran dan pelayanan, Munafri menempatkan kebersihan sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah di tingkat kelurahan.
Ia meminta lurah secara rutin turun memantau kondisi kanal, lingkungan dan persoalan sampah di wilayah masing-masing.
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” tegasnya.
Menurut Munafri, kebersihan tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika pemerintah menggelar kegiatan atau agenda tertentu.
Pengawasan harus dilakukan setiap hari, termasuk mengantisipasi kebiasaan warga membuang sampah sembarangan pada malam hari di lokasi-lokasi yang sepi.
“Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” katanya.
Karena itu, jajaran kecamatan dan kelurahan diminta membangun pengawasan lingkungan secara konsisten.
Kegiatan Warga Jangan Jadi Beban Masyarakat
Munafri juga mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan kegiatan masyarakat tetap perlu berjalan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” imbuh Munafri.
Setiap kegiatan, kata dia, juga harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi kepada masyarakat mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah.
Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat diminta mendapatkan sosialisasi sederhana mengenai perbedaan sampah organik dan nonorganik serta pentingnya menjaga kebersihan lokasi acara.
“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” jelasnya.
Munafri tidak ingin kegiatan masyarakat justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Lurah Diminta Aktif Kenalkan Layanan Digital
Tidak hanya kebersihan, Munafri juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif memperkenalkan berbagai inovasi dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.
Program seperti Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus diharapkan dapat semakin dikenal masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah.
Menurutnya, kegiatan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan acara.
Setiap kegiatan harus sekaligus menjadi ruang untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai berbagai program pelayanan yang tersedia bagi masyarakat.
Munafri menegaskan, tugas lurah juga tidak berhenti pada rutinitas administrasi pemerintahan.
Lurah memiliki tanggung jawab merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja kelurahan, menjalankan pemberdayaan masyarakat serta memastikan pelayanan publik dan ketenteraman wilayah berjalan dengan baik.
Karena itu, kinerja lurah ke depan harus dapat diukur secara objektif berdasarkan sejumlah indikator.
Mulai dari kehadiran, pelaksanaan program, kemampuan merespons persoalan masyarakat, pelayanan publik hingga kontribusi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.
“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua Lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Munafri.
