LUMINASIA.ID, SOPPENG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel Sulbar) memperkuat edukasi keuangan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10/2026), menyusul tingkat literasi keuangan masyarakat Sulsel yang tercatat sebesar 61,03 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Angka tersebut masih berada di bawah tingkat literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen, meskipun inklusi keuangan di Sulsel telah mencapai 94,27 persen.
Edukasi bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, mendorong pengelolaan keuangan yang bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.
Moch. Muchlasin mengatakan, literasi keuangan menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif. Masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat,” ujar Moch. Muchlasin.
Berdasarkan SNLIK 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan Sulsel berada pada angka 61,03 persen dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 94,27 persen.
Menurut Moch. Muchlasin, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar produk dan layanan tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab,” t
