LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah untuk peningkatan gizi masyarakat dan perluasan inklusi keuangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talaka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat kualitas hidup serta kemandirian ekonomi masyarakat.
Program ini juga merupakan bagian dari implementasi Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang selaras dengan Program Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-3 dan ke-4, yang menekankan peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan daerah.
Acara peluncuran SPPG Talaka dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad, Kepala Regional SPPI Sulsel Muh Abdi Subhanuddin Gilman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H. Muhammad Tauhid, Tokoh Masyarakat Hj. Andi Nirawati, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pangkep.
Dari sektor perbankan dan industri keuangan turut hadir Argo Prabowo (Regional CEO BRI), Yulis Suandi (Direktur Utama Bank Sulselbar), Sukma Dwie Priardi (Regional CEO Region X Makassar), Bimawan Singgih Yulianto (Area Head BNI 07), Ali Irfan (Deputy Regional Manager Business Bank BTN), Ivander Liem (Area Head Bank Mandiri), dan Cecem Taufik (Wakil Pemimpin Cabang PNM).
Ketua Panitia kegiatan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, H. Muhammad Tauhid, DALAM LAPORAN NYA menegaskan bahwa program SPPG merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita semua menyadari bahwa gizi adalah fondasi utama bagi pertumbuhan optimal, baik fisik maupun perkembangan kognitif anak-anak kita,” ujar Tauhid dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan jantung dari Program MBG.
“SPPG adalah dapur sehat, modern, dan berstandar tinggi yang menjadi pusat pengolahan makanan bergizi yang higienis, terukur, dan tepat waktu. Makanan ini nantinya akan didistribusikan kepada anak-anak di wilayah Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang,” katanya.
Tauhid menegaskan bahwa peresmian SPPG bukan sekadar acara seremonial.
“Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini merupakan tonggak sejarah dan pernyataan komitmen kita bersama dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.
Ia juga menguraikan kapasitas dapur yang telah disiapkan di Talaka.
“Di Kelurahan Talaka telah hadir dua SPPG dengan fasilitas sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN) dan dilengkapi dapur berkapasitas tinggi.
SPPG Talaka A akan melayani 23 sekolah dengan penerima manfaat sebanyak 3.219 siswa per hari, sementara SPPG Talaka B juga melayani 23 sekolah dengan penerima manfaat sebanyak 3.415 siswa.
Jadi totalnya ada 46 sekolah dengan 6.634 siswa penerima manfaat setiap hari,” jelas Tauhid.
Menurutnya, hadirnya SPPG menjadi wujud dari tiga pilar utama: peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta sinergi dan kolaborasi nyata seluruh pihak.
“SPPG adalah bentuk konkret dari gotong royong lintas sektor untuk membangun masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat dan cerdas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Regional SPPI Sulsel, Muh Abdi Subhanuddin Gilman, dalam wawancara bersama wartawan menegaskan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan pangan.
“Kami berkomitmen memastikan bahwa seluruh makanan yang diproduksi di SPPG memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperketat standar pengawasan dan meminta SPPG untuk segera melengkapi berbagai sertifikasi penting.
“Sesuai arahan pimpinan, SPPG diminta untuk menyelenggarakan sertifikat layak higiene dan sanitasi dalam waktu satu bulan. Kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, untuk melengkapi sertifikat tersebut,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sertifikat penyelia halal, sertifikat halal produk, serta pengujian mutu air baku untuk memastikan kualitas bahan yang digunakan.
“Dalam proses pembersihan alat masak, kami juga telah menyiapkan pengering otomatis atau oven untuk meminimalisir risiko kontaminasi bakteri patogen.
Di Jakarta, sudah ada 10 SPPG yang memiliki fasilitas test kit untuk mengukur kadar bakteri dan bahan kimia berbahaya sebelum makanan didistribusikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Diperlukan kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah agar kualitas makanan yang kita sajikan selalu terjaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses kontrol dilakukan secara ketat mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi makanan.
“Proses bahan baku yang datang bisa kami kontrol ketika masuk ke SPPG, tapi sebelum itu kami tidak memiliki wewenang penuh. Karena itu, penting adanya pengawasan berlapis agar bahan baku yang digunakan benar-benar aman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan pestisida di sektor pertanian.
“Orang sering bilang pesticida itu tidak bagus, padahal ada manfaatnya juga — misalnya untuk memastikan bahan tidak terkontaminasi ulat atau organisme pengganggu. Yang penting adalah pengendalian yang tepat,” tambahnya.
Menurutnya, semua langkah pengawasan ini bertujuan agar makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar bergizi, aman, dan higienis.
“Pengontrolan dilakukan mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai penyajian, sehingga anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang berkualitas,” tegasnya.
Kemudian Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat kesejahteraan sosial.
“Ini bukan ujian, tapi bentuk dorongan dari OJK agar teman-teman perbankan, terutama Himbara, dapat mendukung program asasi pemerintah,” ujar Muchlasin.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini tidaklah sederhana dan memerlukan dukungan kuat dari lembaga keuangan.
“Bayangkan, satu dapur harus menyiapkan tiga ribu porsi setiap hari. Ini seperti menggelar hajatan besar setiap hari. Karena itu, pembiayaan, pengawasan, dan transparansi menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Ia menegaskan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah.
“Salah satu tugas OJK adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah. SPPG ini berada di desa, dan inilah bentuk konkret dari ekonomi yang tumbuh dari akar rumput,” ujarnya.
Sementara itu, Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI, Argo Prabowo, menegaskan bahwa BRI siap mendukung pembiayaan program melalui kredit investasi yang disalurkan langsung kepada penyelenggara SPPG.
“Kami memang berkomitmen untuk terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis. Dukungan kami terutama pada pengadaan dapur dan peralatan dengan memberikan pinjaman investasi kepada penyelenggara,” ujar Argo.
Ia menegaskan pentingnya manajemen yang profesional agar program berjalan lancar.
“Melayani tiga ribu anak setiap hari bukan hal mudah. Semua pihak harus menjaga konsistensi dan transparansi agar tagihan berjalan lancar. Kami juga menyiapkan pelatihan tiga bulan untuk memastikan seluruh pengelola mampu menjalankan sistem dengan baik,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa upaya peningkatan gizi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam memperkuat inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan.
“SPPG Talaka menjadi contoh nyata bagaimana sektor keuangan berperan langsung dalam pembangunan manusia. Ini bukan hanya tentang dapur bergizi, tapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang sehat, mandiri, dan berkeadilan,” tutup Muchlasin.
