Laporan: Mute Amri
LUMINASIA.ID, MAROS – Sebanyak 824 pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih resmi dikukuhkan oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dalam upacara di Lapangan Pallantikang pada Senin (21/7/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran nasional Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dengan acara utama di Klaten, Jawa Tengah.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di tingkat lokal.
Presiden Prabowo dalam arahannya menargetkan koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Para pengurus diberi waktu tiga bulan untuk memulai program kerja nyata.
“Tiga bulan untuk bekerja maksimal. Empat tahun ke depan kita akan lihat tumbuhnya pusat ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mewakili Presiden dalam sambutan daring.
Untuk Kabupaten Maros, total 824 pengurus dilantik, terdiri atas 515 pengurus inti dan 309 pengawas koperasi. Jumlah tersebut tersebar di 103 desa dan kelurahan, dengan setiap unit koperasi memiliki delapan orang pengurus, yaitu lima pengurus inti dan tiga pengawas.
Bupati Maros AS Chaidir Syam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah menuntaskan pembentukan kelembagaan koperasi di seluruh wilayah.
“Kita sudah melantik seluruh pengurus Kopdes Merah Putih di 80 desa dan 23 kelurahan. Semoga seluruh pengurus segera bekerja dan menjalankan amanahnya dengan baik,” ujarnya.
Untuk mendukung kegiatan operasional koperasi, Chaidir menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengizinkan pemanfaatan aset-aset Pemda yang tidak terpakai sebagai sekretariat koperasi.
“Contohnya, bangunan pengrajin di Desa Bonto Marannu bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat. Silakan pengurus mendata bangunan-bangunan milik Pemda di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Idrus, menambahkan bahwa koperasi desa diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian desa.
“Kami akan memfasilitasi pembinaan dan koordinasi, termasuk dengan Dinas UMKM. Targetnya, koperasi ini bisa mendukung program pemerintah pusat,” kata Idrus.
Idrus juga menjelaskan bahwa sekitar 20 persen sektor pertanian dan ketahanan pangan saat ini sudah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ke depan, sektor tersebut akan disinergikan dengan koperasi desa agar memberikan hasil yang lebih optimal.
“Harapannya, potensi daerah bisa dikelola bersama-sama oleh Bumdes dan Koperasi Merah Putih untuk hasil yang lebih besar,” pungkasnya.
